Pemerintah Mampu Jaga Perekonomian Hadapi Tantangan Global

Comments 10 Views Views


Pemerintah Mampu Jaga Perekonomian Hadapi Tantangan Global

SIPerubahan – Pada Senin (09/07/2018) Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas dengan topik Realisasi dan Prognosis Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2018 di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan, bila dibandingkan dengan semester I 2017, maka pencapaian Semester I APBN tahun 2018 menunjukkan kinerja menggembirakan:

1. Defisit yang lebih rendah (turun 36,8 persen)

2. Keseimbangan primer yang menjadi positif surplus Rp10 triliun. Membaik bila dibandingkan sampai tiga tahun sebelumnya yang masih negatif.

3. Pembiayaan anggaran (termasuk penerbitan utang/surat berharga negara) yang semakin menurun dua tahun terakhir.

4. Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA) yang lebih besar.

5. Pendapatan Negara tumbuh 16,0 persen, didukung kinerja penerimaan perpajakan yang mampu tumbuh 14,3 persen. Penerimaan Bea cukai bahkan mencapai yang tertinggi sejak tiga tahun terakhir.

6. Adanya kenaikan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang tumbuh tumbuh 21 persen sebagai dampak adanya kenaikan harga komoditas dunia (minyak dan batubara).

7. Belanja negara meningkat 5,7 persen dibandingkan tahun 2017 yang tumbuh 3,2 persen. Peningkatan ini dalam rangka percepatan program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Sementara outlook penerimaan negara diprediksi akan mencapai target meski dengan komposisi yang sedikit berbeda, belanja negara akan mencapai 95-96 persen; defisit juga diperkirakan akan lebih kecil.

Pemerintah akan terus menjaga pelaksanaan APBN yang baik dan kredibel. Dengan APBN 2018 yang sehat dan lebih kuat – pemerintah dapat menjaga perekonomian menghadapi guncangan global yang sangat berat.

APBN sebagai instrumen fiskal dapat digunakan untuk mendukung dan memberikan insentif ekspor, menjaga dan ikut membangun industri penggantian impor.

Dan yang paling penting dari itu semua, APBN dijadikan instrumen untuk melindungi masyarakat miskin dan meningkatkan kegiatan pembangunan untuk terus menciptakan kesempatan kerja dan kualitas sumber manusia yang makin baik. (Sumber: Kementerian Keuangan).

Post a Comments
blog comments powered by Disqus