Ketika Persyaratan Dana Bergulir Dibilang "Ribet"

Comments 38 Views Views


Ketika Persyaratan Dana Bergulir Dibilang "Ribet"

SIPerubahan - Mungkin masih banyak masyarakat belum mengetahui dana bergulir yang ditawarkan pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM untuk memperkuat usaha Koperasi dan UKM. Salah satu Badan Layanan Umum (BLU) yang menyalurkan dana bergulir ini adalah Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM).

Keberadaan LPDB ini sangat strategis untuk perkuatan modal Koperasi dan UKM. Apalagi bunga yang ditawarkan terbilang rendah, yakni sekitar 4,5% untuk program nawacita, 5% sektor riil dan simpan pinjam 7%.

Sayangnya, sebagian masyarakat masih menganggap dana yang dikucurkan pemerintah sebagai hibah. Artinya dana bantuan pendampingan modal kerja tidak perlu dikembalikan.

Sebagian lagi, masih terang-terangan menganggap dana pemerintah adalah milik masyarakat. Anggapan demikian memang sangat konyol, karena sebagai masyarakat bukan hanya mereka yang menikmati.

Karena pemikiran tersebut, banyak mitra-mitra yang akhirnya tidak mengembalikan pinjaman ke kas negara. Karena LPDB menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Namun ketika LPDB mengetatkan persyaratan pengajuan peminjaman/pembiayaan untuk menghindari calon-calon mitra yang tidak bertanggung jawab, justru dianggap “ribet”. Dilema memang, padahal hal itu dilakukan agar uang yang telah dikembalikan bisa disalurkan lagi ke koperasi-koperasi lainnya yang membutuhkan. Sesuai dengan makna dari dana bergulir itu sendiri.

Pola Syariah

Di lain sisi, LPDB-KUMKM juga menyediakan program pembiayaan syariah dengan margin sekitar 40:60. Hal ini membuat lembaga yang didirikan pada tahun 2008 ini semakin memiliki nilai tambah dibandinglan dengan lembaga keuangan lainnya.

LPDB sudah melaksanakan pembiayaan dengan pola syariah atau mitra sejak tahun 2008 hingga Agustus 2017 yang dikelola secara konvensional oleh Direktorat Bisnis LPDB. Volume penyalurannya sudah mencapai Rp1,8 triliun atau setara 19,37 persen dari total portofolio penyaluran LPDB yang sampai sekarang sebesar Rp8,5 triliun.

Volume penyaluran pembiayaan syariah tersebut setiap hari semakin besar. Keinginan dan kebutuhan KUMKM juga makin meningkat untuk memperoleh pinjaman dengan sistem syariah. Maka sejak Agustus 2017 dibentuk Direktorat Pembiayaan Syariah.

Pembentukan direktorat tersebut, sesungguhnya inisiasi dan persiapan dokumen sudah disiapkan selama enam bulan sebelumnya. Karena pendirian direktorat baru itu tidak mudah begitu saja dibentuk, tapi harus mendapatkan persetujuan lebih dulu dari Kementerian PAN RB, Kementerian Koperasi dan UKM, serta Kementerian Keuangan.

Pola sistem syariah ini sudah diakui oleh mitra LPDB yang telah menerima bantuan pinjaman/pembiayaan dana bergulir. Menurut mereka penerapan sistem syariah di LPDB-KUMKM sudah baik dengan pembagiaan hasil 60:40. Sehingga semakin bermanfaat bagi koperasi.

Ketua Pengurus KJKS Muthia, Dewi Nur Aini mengungkapkan, salah satu alasan koperasi ini mengajukan pinjaman atau pembiayaan ke LPDB-KUMKM karena sistem syariah yang diterapkan.

“Karena kami koperasi syariah dan LPDB-KUMKM memberikan ruan untuk itu jadi kami tertarik. Kami membayarnya dengan margin sesuai dari hasil yang kita dapatkan sehingga kami lebih leluasa memutar uang kami,” ungkapnya.

Post a Comments
blog comments powered by Disqus