LPDB-KUMKM Bantu Pengalihan Dana Bergulir dan Permudah Pelaku Bisnis

Comments 171 Views Views


LPDB-KUMKM Bantu Pengalihan Dana Bergulir dan Permudah Pelaku Bisnis

SIPerubahan - Lembaga Pengelola Dana Bergulir- Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah (LPDB- KUMKM) meminta dinas yang membidangi koperasi dan UKM maupun perbankan bisa membantu proses pengalihan dana bergulir yang masih berada di rekening penampungan atas nama koperasi, ke rekening LPDB-KUMKM.

“Sehingga koperasi yang sudah lunas dan masih berjalan dengan baik dapat juga memiliki kesempatan untuk mengakses pembiayaan dari LPDB-KUMKM,” terang Direktur Utama LPDB-KUMKM Braman Setyo dalam ‘Rapat Koordinasi Pengalihan Dana Bergulir Tahun 2018’ di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, belum lama ini.

Pelaksanaan pengalihan dana bergulir dari koperasi yang menerima bantuan melalui program Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2000-2007 menjadi tanggung jawab LPDB-KUMKM. Sesuai aturan PMK 99/2008, tugas LPDB-KUMKM dalam hal pengalihan dana bergulir ini akan berakhir tahun ini.

LPDB-KUMKM mencatatkan total jumlah dana bergulir pengalihan yang telah masuk ke rekeningnya sebesar Rp 902, 9 miliar atau sebesar 75,1 persen dari Rp 1,4 triliun yang harus masuk pada tahun ini, sesuai kewajiban yang dibebankan ke LPDB dan sudah dilaporkan ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). “Kami akan evaluasi semua. Kalau pun yang sudah lunas itu akan menjadi prioritas kami, agar diberikan penyaluran kembali tahun 2018 ini,” kata Braman.

Sementara total pengalihan dana bergulir khusus yang berasal dari Provinsi Kalimantan Selatan mencapai Rp15 miliar atau 32 persen dari plafon yang dikucurkan sebesar Rp46,8 miliar. Sisanya masih akan diupayakan sebelum akhir tahun 2018 melalui inisiasi rapat koordinasi bersama.

“Untuk itu, kami memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada semua pihak di Kalimantan Selatan ini yang sudah membantu proses pengalihan, karena sesuai dengan laporan dari Direktur Keuangan, progres pengalihan di Kalimantan Selatan sudah mencapai 32 persen,” ungkap Braman.

Kemudian LPDB-KUMKM menggelar rapat koordinasi dalam upaya mempercepat proses pengalihan dana bergulir. Rapat ini dihadiri 40 koperasi Kalsel penerima dana bergulir tahun 2000-2007, maupun perwakilan perbankan dari BPD Kalsel, Bank Bukopin, BSM, Bank Muamalat, BPR, BNI, BRI, serta para Kadis KUKM se-Kalsel.

Rapat juga dihadiri Asdep Pembiayaan Non Bank dan Perpajakan Kemenkop UKM, Suprapto, Asdep Pertanian dan Perkebunan Kemenkop UKM, Victoria Simanungkalit, Direktur Keuangan LPDB-KUMKM Ahmad Nizar, Direktur Umum dan Hukum LPDB-KUMKM Fitri Rinaldi, dan Direktur Pengembangan Usaha LPDB-KUMKM Adi Trisnojuwono.

Rapat ini sekaligus sebagai upaya rekonsialiasi bersama untuk melakukan pengalihan dana bergulir. Dari rapat ini, LPDB-KUMKM menargetkan dapat mengalihkan dana bergulir sebesar Rp 2,5 miliar. Sedangkan total target pengalihan tahun ini yang berasal dari koperasi seluruh Indonesia sebesar Rp20 miliar. "Tidak kendala sampai saat ini. Kita fine aja bahwa bank-bank yang kita libatkan sudah melaporkan seperti itu,” tandasnya.

Mudahkan Pelaku Bisnis  Ajukan Dana Bergulir

Sebelumnya Braman Setyo meminta para pelaku bisnis dan koperasi menggunakan tenaga pendamping dari Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) KUMKM.  "Ditolaknya proposal pengajuan dana pinjaman itu bukan karena LPDB tidak mau menggulirkan. Tapi karena tidak jelasnya laporan keuangan. Pembukuan harus tercatat jelas agar bisa dipertanggungjawabkan," tuturnya.

Dengan adanya tenaga pendamping dari PLUT ini, menurut ia, masyarakat akan lebih  memanfaatkan layanan konsultasi dan pendampingan untuk meningkatkan  akses terhadap pembiayaan, pemasaran, IT dan jaringan bisnis. Braman kembali menerangkan layanan ini diberikan kepada pelaku bisnis dan wirausaha baru agar mereka tidak lagi mengalami kendala di pemasaran, teknologi dan  permodalan. 

Lanjut Braman, khusus di Kalimantan Utara hanya Kabupaten Bulungan yang telah memiliki PLUT. Nantinya  para pelaku koperasi dan UMKM  dapat memanfaatkan keberadaan pendamping  PLUT untuk membantu memecahkan persoalan UKM dalam berbagai hal.  Dikatakan oleh Braman, perkembangan UMKM yang memiliki PLUT sangat berbeda jika dibandingkan dengan daerah yang tidak.

Masih di kesempatan yang sama, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara Hartono mengatakan, sebenarnya pihaknya sudah memberikan beragam bentuk pelatihan dan pembinaan serta peningkatan kapasitas bagi para pelaku usaha pemula dan yang sudah menjalankan.  Menurutnya, kehadiran PLUT memang sangat membantu dalam meningkatkan kapasitas para pelaku usaha. Salah satu tantangan pelaku UMKM di Kalimantan Utara merupakan pemasaran dan kemasan produk, juga laporan keuangan.

"Fungsi PLUT sebagai pusat layanan yang mendampingi pelaku usaha dalam mengembangkan produk usahanya sangat penting," katanya.

Dari lima kabupaten dan kota di Kalimantan Utara, lanjut Hartono memang hanya Kabupaten Bulungan yang telah memiliki PLUT. Tak heran, Bulungan dijadikan pusat hi j layanan terpadu satu-satunya di Kalimantan Utara dan sudah semakin baik dalam mendampingi pelaku usaha.

Post a Comments
blog comments powered by Disqus