SP3 Kasus Habib Rizieq Murni Pertimbangan Hukum

Comments 22 Views Views


SP3 Kasus Habib Rizieq Murni Pertimbangan Hukum

SIPerubahan – Kepolisian akhirnya menerbitkan surat penghentian penyidikan perkara (SP3) kasus dugaan chat porno yang melibatkan Imam Besar FPI Habib Rizieq Syihab. Pengacara Habib Rizieq, Kapitra Ampera, mengaku puas kasus kliennya tersebut dihentikan.

"SP3 tidak ada hubungan dengan politik," tegas Kapitra kepada pewarta, Minggu (17/06/2018) kemarin.

Penghentian SP3 ini membuat Habib Rizieq bahagia. Ia pun berterima kasih kepada pemerintah, khususnya Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Menelisik ke belakang, Habib Rizieq ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan chat porno pada Mei 2017 lalu. Sebelumnya, polisi menetapkan Firza Husein sebagai tersangka kasus yang sama pada 15 Mei 2017.

Keduanya menjadi tersangka setelah chat antara orang yang diduga Rizieq dan Firza tersebar melalui situs baladacintarizieq.com.  Namun, keduanya membantah tuduhan skandal seks itu.

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Mohammad Iqbal menerangkan, informasi terakhir yang diperolehnya terkait penyidikan kasus dugaan chat porno ini adalah penyidik masih harus memeriksa orang yang mengunggah konten chat tersebut di dunia maya.

Hingga berita ini diturunkan, penyidik belum bisa memeriksa penggugah konten. Tapi, bila aparat kesulitan menemukan penggugah konten maka kasus tersebut dihentikan. Penghentian kasus merupakan kewenangan pihak penyidik.

Tak mengherankan jika ternyata polisi menghentikan kaus dugaan chat antara Habib Rizieg dan Firza. Pada pertemuannya dengan Menko Polhukam Wiranto, Mabes Polri, Kejaksaan Agung, Komnas HAM, dan berbagai stakeholder di kantor kemenkopolhukam yang membahas dugaan kriminalisasi ulama.

Tentu saja berbagai stakeholder di negeri ini menghargai proses hukum yang tengah berjalan. Apalagi, petugas juga sangat kooperatif, di mana Komnas HAM sudah melakukan pertemuan kurang lebih empat kali, termasuk pertemuan dengan Kapolri, penyidik Polri, maupun Polda Metro Jaya.

Ketua Tim Penyelidikan (Kasus Habib Rizieq, Ulama & Aktivis di Komnas HAM RI) 2017, Natalius Pigai menuturkan bahwa pihaknya sebagai lembaga pengawas eksternal kepolisian juga sangat memahami proses sistem peradilan pidana (criminal justice system) karena ada indikasi bahwa kepolisian bekerja secara profesional, objektif dan impasial.

Terlepas dari penghormatan Komnas HAM terhadap tugas kepolisian, bahwa dalam hal ini Presiden Joko Widodo untuk mencari solusi komprehensif atasi kegaduhan nasional. Terlebih, kegaduhan yang mengganggu integritas sosial, integritas nasional, dan pembangunan Nawacita.

Penyelesaian kegaduan ini harus berpedoman terhadap prinsip non judisial dan restoratif justice melalui dialog yang melibatkan pemimpin struktural, kultural maupun mereka yang menjadi korban.

Tujuannya agar negara atau pemerintah sepatutnya mengambil langkah progresif menciptakan kedamaian antara pemerintah dengan komunitas muslim. Salah satu langkah yang diambil yakni bertujuan untuk ciptakan kedamaian dan hentikan kegaduhan.

Pada persoalan yang melibatkan umat muslim, ulama, habib dan aktivis nasional ini mau tidak mau kepolisian negara menghadapi dilema di tengah tarikan berbagai kepentingan. Ibarat kepolisian ibarat diserbu dari delapan penjuru mata angin.

Apalagi pada saat dimana Indonesia berada pada turbulensi politik yang tinggi, semua orang berharap kepolisian sebagai alat pemukul lawan. Namun, hanya dengan profesionalisme mampu menjaga marwah institusi kepolisian.

Kepolisian telah menyadari bahwa institusi kepolisian menjadi satu lembaga negara yang dekat dengan rakyat, para pencari keadilan. Maka pasti senang jika dipuji juga tetap saja menerima di saat dihujat, dicaci dan maki. Yang paling penting yakni kepolisian dengan jargon profesional, modern dan terpercaya (promoter) tetap berusaha untuk menegakkan hukum secara berkeadilan.

Kepolisian negara juga sesuai dengan amanat UU Nomor 2 Tahun 2002 tetap berusaha untuk menjaga tegaknya Pancasila, UUD 45, NKRI dan Kebhinnekaan.

Sepatutnya masyarakat memberikan apresiasi kepada polisi bahwa proses hukum terhadap para ulama, umat muslim dan aktivis semuanya berakhir dengan baik. Penghentian kasus ini juga menjadi potret komitmen penegak hukum untuk menjalankan hukum berdasarkan aturang yang ada. SP3 adalah kewenangan penyidik, tidak terkait sama sekali dengan pertimbangan apapun selain hukum.

Post a Comments
blog comments powered by Disqus