KPK Duga Ada Peran Idrus Marham di Kasus Proyek PLTU Riau-I

Comments 57 Views Views


KPK Duga Ada Peran Idrus Marham di Kasus Proyek PLTU Riau-I

SIPerubahan - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencium adanya peran Idrus Marham di balik pembahasan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Riau-I. Tak hanya itu, juga terdapat sejumlah nama lain yaitu Eni Saragih Politikus Partai Golkar, dan Dirut PLN Sofyan Basir.

Deretan nama-nama itu disebut-sebut ikut terlibat memuluskan Blackgold, perusahaan yang sahamnya dimiliki Johannes Budisutrisno Kotjo, agar ikut mengerjakan proyek pembangkit listrik Mulut Tambang tersebut.

Sebelumnya, baik Idrus Marham maupun Dirut PLN Sofyan Basir mengakui mengenal kedua tersangka tersebut usai menjalani pemeriksaan beberapa waktu yang lalu.

KPK menerangkan, Idrus Marham diduga terlibat dalam pembahasan proyek itu berdasarkan barang bukti yaitu rekaman Closed Circuit Television (CCTV) yang disita. Diketahui proyek PLTU Riau-I diklaim sebagai proyek penunjukkan langsung yang diserahkan pada anak usaha PLN, PT Pembangkitan Jawa-Bali sejak dua tahun silam. Adapun, Proyek tersebut masuk dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2017.

Dalam keterangannya dijelaskan, proyek pembangkit listrik mulut tambang itu merupakan bagian dari program 35 ribu Megawatt (MW) yang didorong oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla. Proyek Pembangkitan Listrik Tenaga Uap Riau-I tersebut ditargetkan dapat beroperasi pada 2020/2021.

Untuk merealisasikan proyek tersebut, PT PJB selanjutnya menggandeng Blackgold Natural Recourses Limited, anak usaha Blackgold PT Samantaka Batubara, China Huadian Engineering, dan PT PLN Batu Bara untuk menggarap pembangunan PLTU Riau-I.

Dalam perjalanannya, pada Januari 2018, PJB, PLN Batu Bara, BlackGold, Samantaka, dan Huadian menandatangani Letter of Intent (LoI) atau surat perjanjian bisnis yang secara hukum tak mengikat para pihak. LoI diteken untuk mendapatkan Perjanjian Pembelian Tenaga Listrik (PPA) atas PLTU Riau-I.

Saat ini, dalam perjalanan waktu, setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dugaan suap dalam proyek tersebut, maka proyek pembangunan PLTU Riau-I itu dihentikan sementara oleh Dirut PLN Sofyan Basir. Sebelumnya, KPK menyita sejumlah dokumen terkait proyek PLTU Riau-1 dari rumah Direktur Utama PLN Sofyan Basir. Selain itu, ada CCTV rumah yang juga diamankan.

"Dari lokasi penggeledahan di rumah Dirut PLN, disita dokumen terkait proyek PLTU Riau-1 dan barang bukti elektronik, di antaranya CCTV di rumah tersebut," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah , belum lama ini.

Rumah tersebut berlokasi di Jalan Bendungan Jatiluhur Nomor 3, Bendungan Hilir, Jakarta Pusat. Penggeledahan terkait kasus suap proyek PLTU Riau-1 itu dilakukan Minggu (15/07/2018) lalu.

Tak hanya itu, selain rumah Sofyan, KPK juga menggeledah empat lokasi lainnya. Di antaranya rumah tersangka Eni Maulani Saragih dan tiga lokasi lain yakni kantor, apartemen, serta rumah tersangka Johannes Budisutrisno Kotjo (JBK). Dari  empat lokasi lain, disita dokumen terkait proyek PLTU, dokumen keuangan, dan barang bukti elektronik,jelas  Febri.

Sekedar informasi, penggeledahan yang dilakukan di rumah Sofyan tersebut terkait dengan kasus yang menjerat Eni M Saragih. Wakil Ketua Komisi VII DPR itu dijaring KPK melalui operasi tangkap tangan (OTT) pada Jumat (13/07/2018). Politikus Golkar itu diamankan dari rumah dinas Menteri Sosial (Mensos) Idrus Marham di Kompleks Widya Candra, Jakarta Selatan.

Mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni M Saragih diduga menerima keseluruhan Rp 4,5 miliar dari Johannes Budisutrisno Kotjo, dengann tujuan untuk memuluskan proses penandatanganan kerja sama terkait pembangunan PLTU Riau-1. Johannes merupakan pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited.

Dalam OTT tersebut, KPK mengamankan Rp500 juta yang diduga merupakan pemberian keempat. Pemberian pertama Eni diduga pada Desember 2017 sebesar Rp2 miliar, pemberian kedua pada Maret 2018 sebesar Rp2 miliar, dan pemberian ketiga 8 Juni 2018 sebesar Rp300 juta. Ada dugaan pemberian tersebut melalui staf dan keluarga Eni M Saragih.

Atas  perbuatannya, Eni Maulani Saragih diduga melanggar pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 11 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP juncto pasal 64 ayat 1 KUHP.

Sedangkan,  Johannes Budisutrisno Kotjo disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau pasal 13 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto pasal 64 ayat 1 KUHP.

Post a Comments
blog comments powered by Disqus