Catatan Menarik Pilkada Serentak 2018

Comments 44 Views Views


Catatan Menarik Pilkada Serentak 2018

SIPerubahan - Pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2018 baru saja berakhir walaupun baru dengan hasil hitungan cepat (quick count) yang tersebar di 171 daerah. Meski bersifat sementara, hitungan cepat biasanya tidak jauh berbeda dari hasil akhir yang akan diumumkan paling lambat 9 Juli mendatang.

Dengan segala dinamika dan perilaku pemilih di masing-masing daerah, pilkada tahun ini cukup menarik untuk disimak. Banyak pelajaran yang diperoleh mulai dari sistem pemilihan hingga peran parpol pengusung, dan ketokohan calon kepala daerah itu sendiri.

Seluruh aspek itu jelas sangat berpengaruh terhadap proses pemilihan maupun hasil akhir dari pesta demokrasi itu sendiri. Setidaknya, ada tiga pemilihan wali kota dalam pilkada kali ini yang cukup menarik untuk dianalisis.

Selain pemilihan Wali Kota Makassar (Sulawesi Selatan), ada pemilhan Wali Kota Bengkulu (Bengkulu) dan Wali Kota Padang (Sumatera Barat). Ketiganya punya keunikan masing-masing di antara 36 pemilihan wali kota lainnya di Indonesia. Pemilihan pemimpin kota di ketiga ibu kota provinsi tersebut juga memberikan gambaran soal beberapa kenyataan demokrasi yang tengah dihadapi saat ini.

Kotak Kosong Jadi Pemenang

Sistem demokrasi jelas memberi ruang untuk berkompetisi di antara para kandidat kepala daerah dengan segala peraturan yang mengikatnya. Pemahaman kompetisi dalam pilkada tentulah merujuk pada orang, bukan benda. Begitu juga dengan definisi pemilihan, tentulah merujuk pada orang yang dipilih, bukan yang lain seperti memilih kotak kosong.

Namun, kompetisi manusia menghadapi kotak kosong ini terjadi di 16 daerah, dalam pilkada serentak 2018 termasuk di Makassar. Pasalnya, kompetisi antara calon tunggal melawan kotak kosong diakui dan dibolehkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).  Apa yang terjadi Kota Makassar telah menorehkan sejarah tersendiri dan untuk pertama kalinya terjadi di Indonesia. Pemenang kontestasi politik itu ternyata kotak kosong, meski masih bersifat hitungan sementara.

Untuk diketahui, kotak kosong mengacu pada istilah yang digunakan ketika pemilih mencoblos kolom kosong di kertas suara yang berdampingan dengan foto pasangan calon Wali Kota Makassar. Maklum saja hanya terdapat pasangan Munafri Arifuddin-Rachmatika Dewi dalam pilkada tersebut karena calon pesaingnya, pasangan Mohammad Ramdhan Pomanto-Indira Mulyasari terkena “kartu merah” KPU.

Gugurnya pasangan Ramdhan-Indira dari ajang pemilihan kepala daerah yaitu akibat sang kandidat Kota Angin Mamiri itu terjerat kasus korupsi. Putusan pengadilan atas pasangan itu telah diperkuat dalam keputusan Mahkamah Agung. Perhitungan cepat menyebut kotak kosong mengantongi sekitar 53 persen suara pemilh. Artinya kotak kosong unggul atas pasangan Munafri-Rachmatika yang hanya dipilih oleh sekitar 47 persen suara.

Hasil itu tentu saja mengejutkan tidak saja pemilih, tapi juga para pengamat politik dan kader partai. Bagaimana tidak geger, pasangan tersebut didukung oleh 10 partai politik termasuk PDIP sebagai partai pemenang pemilu dan Golkar yang punya kursi terbanyak di DPRD Makassar. Selain PDIP dan Golkar, pasangan itu diusung oleh Partai Nasdem, PKS, PAN, PPP, Partai Hanura, PBB, Partai Gerindra dan PKPI. KPU sudah menegaskan, jika kotak kosong menang dalam pemilihan yang hanya diikuti oleh satu paslon, maka pilkada ulang akan digelar.

"Pemilihan di daerah tersebut akan diikutkan pada pilkada serentak berikutnya," terang Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Pramono Ubaid Tanthowi pekan lalu.

Hasil itu lantas dibantah oleh Munafri-Rachmatika atau yang sering dipanggil akrab Appi-Cicu. Hanya saja yang pasti kotak kosong tidak akan mampu apalagi bersuara untuk membalas bantahan pasangan tersebut.

Di Bengkulu, Tak Pernah Kampanye Justru Menang

Hal menarik lainnya juga terjadi di Kota Bengkulu. Seorang kepala daerah yang dikenal sebagai penceramah agama dan motivator, Helmi Hasan keluar sebagai pemenang dalam pesta demokrasi lima tahunan kali ini. Helmi menang dengan suara meyakinkan sekitar 32 persen dari tiga pasangan lawannya yang rata-rata meraih di bawah 20 persen suara.

Dari hasil pleno perhitungan suara pemilihan wali kota (pilwakot) di sembilan kecamatan se-Kota Bengkulu yang selesai pada Sabtu lalu, pasangan Helmi-Hasan-Dedy Wahyudi keluar sebagai pemenang. Dari sisi kekuatan parpol, Helmi-Dedy hanya didukung oleh PAN dan Gerindra yang merupakan dua parpol yang memiliki basis konstituen yang kompak dan militan. Memang dalam dua kali Pilwakot Bengkulu terakhir, kursi orang nomor satu di kota itu selalu dipegang oleh kader PAN.

Meski begitu, hal unik bukan soal kemenangannya, namun bagaimana pengamat dibuat kaget karena sejak awal pendaftaran atau pada awal Februari 2018, Helmi tidak mau terlibat dalam sejumlah tahapan Pilkada. Sang calon justru meninggalkan Kota Bengkulu setelah mengambil cuti sehingga yang berkerja untuk pemenangannya praktis hanya tim sukses. Sebagian masyarakat sempat protes atas perilaku sang pemimpin kota itu, karena seharusnya dia berada di tengah-tengah warga dan melaksanakan kampanye untuk merebut simpati rakyat.

Helmi baru kembali ke Bengkulu hanya sepekan menjelang pemilihan berlangsung atau pada tanggal 21 Juni 2018. Selama meninggalkan Bengkulu, Helmi fokus pada ibadah dan menghadiri sejumlah pengajian termasuk di luar Provinsi Bengkulu. Anehnya, Helmi sendiri pernah menyatakan tidak berniat untuk mencalonkan diri. Sebenarnya, adik kandung Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan itu dicalonkan untuk berpasangan dengan calon petahana Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo. Namun dirinya lebih memilih untuk maju di Bengkulu.

Namun sebelum masa penutupan pendaftaran pencalonan Pilwakot pada 10 Januari 2018, bersama kader Partai Gerindra Dedy Wahyudi, Helmi mendatangi KPU Kota Bengkulu. Helmi menjadi pendaftar terakhir dalam perhelatan pilkada tahun ini. Menariknya, sebelum masuk ke KPU Kota Bengkulu, Helmi dan Dedy sempat dicegat oleh para kader Partai Demokrat yang secara tiba-tiba menyatakan dukungannya terhadap pasangan tersebut. Padahal, keduanya tidak pernah mengikuti proses seleksi calon wali kota/wakil wali kota di Partai Demokrat.

Partai Demokrat pun menyatakan dukungan dengan tulus, tanpa komitmen atau kompensasi apapun. Meski tak menghadiri hampir seluruh proses kampanye, seluruh pembangunan yang dilakukan Helmi Hasan selama dia menjabat sebagai wali kota periode 2013-2018 oleh publik seakan menjelma menjadi alat kampanye yang efektif.

Bila Presiden Joko Widodo gemar melalukan blusukan untuk menyerap aspirasi warga masyarakat, maka Helmi melakukan safari dari masjid ke masjid. Salah satu program yang dia lakukan adalah salat berjamaah, lalu duduk bersama warga untuk mendengar keluh kesah dan mencarikan solusi berbagai permasalahan.

Dia bahkan tidak jarang membahas persoalan kota dengan perangkat pemerintahan yang diajak ketika melakukan safari. Helmi mengakui perbuatannya itulah yang membuat dia yakin tidak harus ikut kampanye. “Saya percayakan saja kepada Allah SWT karena semua itu sudah diatur. Kalau takdir saya terpilih maka saya terpilih,” ujar politisi PAN tersebut dengan meyakinkan.

Bahkan dia tercatat tidak melakukan kampanye hingga kampanye akbar sekalipun. Hanya saja, ada persoalan lain di kota ini selain pemenang pilkada yang tidak berkampanye. Tingkat golput atau mereka yang tidak ikut memilih ternyata sangat tinggi dibandingkan dengan di Makassar dan Padang yang mencapai rata-rata di atas 70 persen. Pemilih yang tidak menggunakan suaranya pada Pilkada Kota Bengkulu 2018 diperkirakan sekitar 40 persen dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT), menurut KPU setempat.

2 Parpol Menang Telak Lawan 13 Parpol

Hal menarik lainnya juga terjadi di kota Padang Sumatera Barat. Persamaan Pilwakot Padang dengan di Makassar adalah besarnya dukungan partai politik. Hanya bedanya, kompetisi di Padang berhadapan antara manusia melawan manusia, bukan antara manusia dengan kotak kosong. Tak tanggung, pasangan calon Emzalmi-Desri Ayunda pada awalnya didukung sebanyak 10 partai politik agar bisa berkuasa selama 2019-2024. Kesepuluh parpol itu adalah Golkar, NasDem, PDIP, Gerindra, Demokrat, Hanura, PKB, PPP, PBB, dan Perindo.

Belakangan masih ada tambahan dukungan dari parpol nonparlemen seperti PSI, Partai Garuda, dan Partai Berkarya sehingga total mendapatkan 13 parpol pendukung. Deklarasi dukungan tersebut pun dilangsungkan meriah di hadapan ribuan simpatisan maupun tokoh-tokoh partai politik pengusung dan pendukung di Ruang Terbuka Hijau (RTH) Imam Bonjol Padang, Sumatra Barat.

"Emzalmi sudah teruji menjadi Wakil Wali Kota. Apalagi, dia juga birokrat senior yang pernah menjabat kepala dinas PU, Bappeda hingga Sekda Kota Padang, sehingga sepatutnya yang berpengalaman memimpin kota ini," demikian ujar salah satu tim pemenangan pasangan tersebut.

Sementara itu, di pihak pasangan Mahyeldi-Hendri Septa hanya ada dua parpol pengusung, yakni PAN dan PKS. Kali ini Mahyeldi yang mendapat banyak dukungan dari basis pemilih Islam tersebut merupakan petahana yang harus berhadapan dengan waklinya, Emzalmi.

Apa yang membuat pilwakot ini menarik adalah ternyata dalam perhitungan cepat paslon ini unggul dengan perolehan suara sekitar 62,4 persen atau hampir dua kali lipat pasangan Emzalmi-Desri meski hanya didukung oleh dua parpol saja. Pesaing Mahyeldi hanya memperoleh 37,6 persen suara dari 535.265 pemilih tetap meski dilawan secara bersamaan dengan 13 parpol.

Post a Comments
blog comments powered by Disqus