Pancasila dan Kesalehan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia


Pancasila dan Kesalehan Sosial Bagi  Seluruh Rakyat Indonesia

Di sela-sela break mengerjakan tugas di halaman belakang Gedung Institute of Education, saya ditanya seorang teman asal India. “Bagi kalian orang Islam di Indonesia, bagaimana kalian mendefinisikan identitas kalian? Sebagai seorang Muslim terlebih dahulu baru kemudian seorang Indonesia, ataukah sebaliknya?” Saya agak terkejut mendengar pertanyaan itu. Saya balik bertanya: kenapa tidak bisa sekaligus, Islam dan Indonesia atau Indonesia dan Islam tanpa mesti mendahulukan yang satu dan mengakhirkan yang lain?

Teman saya tidak yakin itu mungkin bisa dilakukan. Baginya, tidak mungkin seseorang memiliki dua identitas yang sama-besar secara pengaruh terhadap watak di saat yang bersamaan. Dia meyakini bahwa cara kita (Muslim Indonesia) mendefinisikan diri kita akan berpengaruh terhadap bagaimana kita memandang diri kita di antara umat Islam internasional; bagaimana kita merespon isu-isu global. Bagaimana cara kita menaruh prioritas ketika keislaman dan keindonesiaan kita terkonfrontasi dalam situasi yang konfliktual.

Kelak saya akan mengerti bahwa argumentasinya sebetulnya dapat dipatahkan oleh teori identitas dari Amartya Sen dan para culturalist semisal Bruner. Secara sederhana, sebagaimana dijelaskan oleh Locke, identitas dipengaruhi oleh cara berpikir, sedangkan cara berpikir mau tidak mau dipengaruhi oleh kultur, sedangkan kita tahu bahwa kita dipengaruhi oleh lebih dari satu sistem-nilai (kultur) baik yang dipengaruhi kesukuan, agama, bahkan fanatisme klub sepak bola. Manusia, dengan demikian, tidak mungkin ‘hanya’ memiliki ‘satu’ identitas saja.

Bagi saya sendiri, kesadaran atas identitas yang multi-lapis ini sesungguhnya telah dengan sendirinya tumbuh seiring penggunaan dua bahasa yang mewakili entitas kultur yang berbeda: yang satu berlandaskan kesukuan, yang satu lagi berlandaskan imagined community yang disepakati dan dilegal-formalkan. Kesadaran akan diversitas itu pula yang diinsafi sebagai faktor pemersatu dan pemerkaya keindonesiaan kita. Mustahil bagi seorang Indonesia menapikan keterikatannya atas suku, bahasa, dan agama yang hadir, berdialektika, dan berkolaborasi sepanjang usia ‘imajinasi kebangsaan’ kita.

Apalagi, kesadaran itu kemudian dibingkai dengan demikian apik oleh Bhineka Tunggal Ika, dipilari nasionalisme yang di-haqqul yaqin-i sebagai bagian dari iman, dipancang ideologi yang menurut Bung Karno adalah saripati manusia Nusantara: Pancasila. Lima sila yang tidak hanya menjabarkan sikap hidup, nilai, dan prinsip yang dikonstruksi, tetapi juga diartikulasikan sebagai kompas, sebagai pedoman, sebagai azimat yang dipasang di lubuk hati yang paling dalam; sebagai hakikat dan cita-cita yang harus senantiasa diwujudkan dari waktu ke waktu.

Ideologi ini dimulai dengan pengakomodasian kesadaran berketuhanan, kesadaran beragama, yang bersifat bebas dan dilandasi semangat saling menghormati dan toleransi. Religiusitas tersebut kemudian menjadi fundamen identitas keindonesiaan kita, selain nasionalisme (cinta tanah air). Penggarisbawahan religiusitas kemudian diekspresikan melalui aturan-mengikat administrasi warga (KTP, misalnya) hingga penetapan tujuan lembaga pendidikan baik formal maupun non-formal. Jika Anda perhatikan: ‘ketakwaan’ sering menjadi cita-cita pendidikan kita. Dari survey Gallup, Indonesia menempati peringkat keempat sebagai bangsa yang masyarakatnya religius—walau indikator religiusitasnya dibikin sangat sederhana.

Pengakomodasian religiusitas inilah sebetulnya yang membuat saya yakin bahwa untuk menjadi Muslim Indonesia, saya tidak harus memutuskan apakah saya Indonesia dulu baru Muslim, ataukah saya Muslim dulu baru Indonesia. Karena keduanya melekat seperti dua sisi mata koin. Apalagi kemudian, cita-cita bersama bangsa dalam Pancasila sejalan dengan nilai-nilai Islam secara substantif. Islam dan Pancasila, misalnya, sama-sama menghendaki manusia yang mampu mewujudkan kemanusiaan yang berkeadilan dan berkeadaban; yang tepa-selira, gotong-royong, ramah, dan amis budi. Islam dan Pancasila menghendaki persatuan yang merangkul keberagaman; lihat saja masyarakat heterogen Madinah! Lihat bagaimana Indonesia bahkan ‘lebih beragam’ daripada itu. Islam dan Pancasila juga menghendaki upaya penyelesaian persoalan dan pencarian solusi melalui musyawarah; yang orientasi utamanya adalah perwujudan maslahah al-ummah yang diindikasi oleh keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sehingga dengan demikian, pemaknaan dan penginstalan nilai-nilai Pancasila sesungguhnya dapat memperkokoh, atau setidak-tidaknya selaras, dengan misi kenabian Nabi Muhammad: menyempurnakan akhlak, yang diukur tidak hanya oleh kesalehan ritual transendental tetapi juga kesalehan sosial. Kesalehan yang diharapkan mampu menumbuhkan kemanusiaan yang berkeadilan dan berkeadaban, yang beritikad pada persatuan dan perangkulan perbedaan, yang dengan kepala dingin mau bertukar-gagasan bermusyawarah demi kemaslahatan; yang ketakwaannya terhadap Tuhan yang Maha Esa mendorongnya untuk i’dilu (berlaku adil) terhadap orang lain regardless tendensi emosional kita terhadap mereka: bencikah atau cinta.

Dengan demikian, secara konseptual, seorang Muslim Pancasialis sebetulnya punya senjata ideologis-nilai yang dapat memampukannya menjadi khalifah di Bumi Indonesia, bahkan menjadi role model bagi Muslim lain di seluruh dunia. Kenapa? Karena proses kita bertumbuh menjadi khalifah diuji dengan sejumlah tantangan yang berjubel. Misalnya: keberagaman yang seringkali dianggap tabu untuk dibicarakan yang justru membuat kita tidak saling mengenal sehingga tidak mampu saling mengasihi satu sama lain. Kita tahu kita berbeda tetapi kemudian kita sering ‘diseragamkan’. Akibatnya kita tidak selalu mampu menerima perbedaan.

Atau, keindahan alam dan keberlimpahan sumber daya yang membuat kita lupa bersyukur, abai mengoptimalisasi, dan sibuk merusak baik karena ketidaktahuan maupun keserakahan. Indonesia adalah miniatur surga dan baik Islam maupun Pancasila bisa menjadi pagar pendisiplinan diri demi kita tidak merusak ‘khuldi’-nya. Tetapi kita menjadi korup, kalau dalam istilahnya Pram, ‘sejak dalam pikiran apalagi perbuatan’. Kita terjebak di zona nyaman dan menerima tidak hanya Indonesia, tetapi juga Pancasila, secara taken for granted. Ia tidak lagi digali, disaripatikan kembali. Kita tidak tahu terima kasih.

Belum lagi tantangan penguatan ultra-konservativisme Islam yang di satu sisi memandang Pancasila tidak cukup agamis, tetapi di sisi lain menawarkan ketidaksalehan sosial sebagai solusi. Muncullah kemudian friksi akibat sikap rasa-diri paling benar (self righteousness) yang sesungguhnya tidak sejalan dengan kemanusiaan yang berkeadaban (insan kamil; ahsanu taqwim). Belum lagi pembenaran atas persekusi yang mengancam persatuan (jamaah) dan menciderai rasa berkeadilan sosial (maslahah al-ummah). Setelah itu adalah teror dan kekejian yang mengurbankan orang-orang tidak berdosa demi ilusi jihad yang absurd.

Berbekal homogenitas pergaulan ditambah sudut pandang satu-arah, dominasi Muslim dalam jumlah kemudian kemudian membuat kita kurang mampu berempati terhadap minoritas. Kita menganggap normal privilege yang kita terima, tidak merasa berdosa ketika mencemooh konsep ketuhanan dalam agama lain, tetapi gampang tersinggung kalau ada yang (dianggap) melakukan penistaan. Bahkan kadang, sebagian dari kita merasa umat Islam dikebiri, dianak-tirikan, dilemahkan, ulamanya dikriminalisasi. Dan untuk semua itu Pancasila juga disalahkan. Pasal penodaan agama menjadi debatable oleh sebab rendahnya girrah otokritik kita.

Sebagai penutup, kita lupa atau tidak bisa membedakan Pancasila sebagai nilai dan manusia berpancasila yang tidak selalu mampu membumikan nilai-nilai tersebut. Persis seperti perbedaan antara kesempurnaan Islam dan ketidaksempurnaan Muslim. Hanya memang, diperlukan upaya sistematis untuk mendorong kesadaran berketuhanan (religiusitas) agar ia memanifestasi menjadi kesalehan sosial. Kesalehan sosial itulah yang mampu mengakselerasi perwujudan keadilan sosial. Dalam upaya tersebut penyadaran akan wawasan kebangsaan, keberagaman, dan kebersesuaian antara Pancasila dan Islam perlu ditekankan. Selanjutnya, sebagaimana Islam, Pancasila tidak boleh ‘diamalkan’ sebatas butir-butir hafalan, sebatas ‘bagian’ dari lirik Garuda Pancasila, sebatas bagian dari sosialisasi 4 pilar yang debatable dalam hal efektivitasnya, tetapi boros secara anggaran.

Irfan L. Sarhindi

Pengasuh Salamul Falah

Lulusan University College London

Associate Researcher Akar Rumput Strategic Consulting

Source gambar: https://islami.co/meragukan-nasionalisme-santri/

Post a Comments
blog comments powered by Disqus