Kriminalisasi Meiliana dan Kepekaan Sosial Kita


Kriminalisasi Meiliana dan Kepekaan Sosial Kita

Pada 29 Juli 2016 Meilina menyatakan keberatan terkait pengeras  suara azan Masjid al-Maksum, Tanjungbalai, Sumatera Utara. Lebih dari  dua tahun kemudian, ‘protes’ tersebut membawanya ke penjara dengan tuduhan penistaan agama, dianggap terbukti melanggar pasal 156a KUHP, dan mendapat hukuman 1,5 tahun penjara. Sementara kuasa hukumnya mengajukan banding, kasus ini dengan cepat menjadi viral. Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin, misalnya, menganggap putusan itu tidak dikontekstualisasikan dengan pasal 1; pula tidak di-tabayyun-kan dengan aturan pengeras suara di Masjid dan musholla. Meminta volume suara azan dikecilkan, dengan kata lain, tidak termasuk upaya provokatif menghina agama Islam.

Berbicara soal pengeras suara saat azan, pada tahun 2012 Jusuf Kalla juga sempat di-bully, karena mengomentari suara tarhiman sebelum subuh yang ‘mengganggu’ orang tidur. Menurut Nadirsyah Hosen, di tahun yang sama, Wakil Presiden Boediono menyampaikan usulan terkait pengaturan pengeras suara di hadapan Dewan Masjid Indonesia (yang disambut baik JK dan DMI) tetapi kemudian muncul tuduhan bahwa SBY hendak melarang azan. Begitu reaktifnya sebagian dari kita dalam mengekspresikan semangat membela agama sehingga bahkan semua itu terkesan menjadikan agama bahan olok-olok.

Gus Nadir, sebagaimana banyak tokoh yang lain, meyakini bahwa perlu ada perubahan dan pengkajian ulang atas pasal karet penistaan agama, karena dalam banyak hal, ia cenderung menjadi justifikasi persekusi simbolis terhadap kalangan minoritas. Jika kita berkaca pada kasus Ahok, misalnya, beliau dipenjara karena dianggap menodai al-Qur’an, tuduhan yang dilegitimasi fatwa MUI kala itu. Padahal kalau kita mau jujur-jujuran, sebagai orang Islam, kita mungkin juga sering menistakan kitab suci agama lain; mencemooh konsep ketuhanan Hindu, menuduh paganis kepada Budhis, atau bahkan menertawakan ‘kesesatan’ orang Kristen yang, katakanlah, menuhankan Yesus. Kita ‘sering’ mendengar ujaran-ujaran seperti itu dan hanya karena kita mayoritas dan bukan orang seterkenal Ahok, maka kita baik-baik saja.

Pula yang melecehkan Islam saya kira bukan hanya Meiliana—jika memang, katakanlah, Meiliana melecehkan Islam walaupun saya menganggapnya bukan. Yang terbaru, misalnya, Evie Efendy yang menganggap Nabi Muhammad sesat sebelum kenabian; atau Ustaz Abdul Somad yang menganggap Islam berkembang bukan karena Nabi Muhammad atau al-Quran tetapi karena Islam menjadi sistem politik di Madinah. Keduanya, jika ditelaah, dapat dianggap mengandung unsur pelecehan terhadap Islam, tetapi toh aman-aman saja.

Atau, katakanlah kedua ustaz tersebut aman karena memang Islam melegitimasi ijtihad dan perbedaan penafsiran dan setiap penafsiran tidak absolut kebenarannya, maka bagaimana dengan korupsi pengadaan al-Qur’an, praktek suap di seputar industri haji, pencucian uang berkedok travel umrah, korupsi Gubernur Aceh di bawah naungan ‘Perda syariah’, atau Zumi Zola yang menggelontorkan uang korupsi untuk umrah sekeluarga, kurban, dan jamuan buka puasa bersama di Masjid Agung al-Falah. Bukankah praktek-praktek tersebut menciderai nilai-nilai fitrah kemanusiaan dan ketuhanan dalam Islam? Menciderai integritas yang padahal adalah nilai pertama yang Nabi ajarkan lewat kejujuran dan keadilannya?

Tetapi terlepas dari persoalan pasal karet 156a KUHP, ada beberapa persoalan lain yang saya kira bersumbangsih pada tumpulnya kepekaan sosial kita, apalagi terkait toleransi antar-agama maupun antar-golongan dalam Islam. Pertama, kecenderungan ultra-konservativisme Islam yang berorientasi ritual, diperkokoh dengan pendidikan Islam yang nir filsafat dan budaya mempertanyakan. Ada gap antara praktik peribadatan ritualistik, pemahaman, serta implementasi nilai-nilai moral universal Islam. Dalam hal ini kita disuguhi Gus Mus dua fenomena: kesalehan ritual dan kesalehan sosial—meskipun kesalehan mestinya bersifat integral dan holistik.

Kedua, kecenderungan ini diperparah dengan pola lingkungan yang homogen, sehingga kita menjadi kurang mampu untuk melihat sesuatu dari sudut pandang orang lain. Kita bergerak menghegemoni sistem sosial, menikmati privilege dari hegemoni tersebut, dan merasa semua sudah normal dan baik-baik saja—walau bagi minoritas, secara simbolis mereka terdiskriminasi dan termarjinalisasi. Apalagi kadang, homogenitas yang melemahkan kebijaksanaan memandang persoalan secara holistik ini ditopang oleh pemahaman parsial atas ayat innad diina ‘indallahil Islam, agama yang paling diridhai Allah adalah Islam; yang mendorong sebagian orang untuk merasa berhak merenggut hak-hak kemanusiaan non-Muslim. Bahwa sebagai ‘yang paling benar’, kita cenderung (lebih) bebas dan orang lain cenderung harus (lebih) patuh dan menerima. Ini juga menyangkut komunitas Islam yang dianggap heterodoks dan sempalan.

Padahal, ayat tersebut dibingkai dengan kemestian laa ikraha fid diin, tidak ada paksaan dan kekerasan dalam beragama; juga toleransi lakum dinukum waliyadiin maupun pluralisme ala al-Hujarat ayat 13 yang menuntut kita litaarafu. Sayangnya, di sinilah persoalan ketiga kita, yaitu ketabuan membicarakan (sekaligus menertawakan) isu-isu SARA. Sepemahaman saya, pentabuan isu-isu SARA amat lekat di era Orde Baru, dengan dalih hal tersebut dapat memecah-belah bangsa, merusak keutuhan negara-bangsa Indonesia. Tetapi kemudian kita mengerti bahwa ketiadaan diskusi dan penertawaan isu-isu SARA pada akhirnya membuat kita tidak saling mengenal, tidak saling memahami, tidak punya keluwesan batin untuk saling merangkul dan menertawakan kenaifan, keboborokan, dan kemunafikan diri pribadi masing-masing.

Kita kehilangan kesempatan berdiri sama tinggi duduk sama rendah, karena kita terjebak dalam purba sangka terhadap mereka yang berbeda. Bahkan, kita menafsirkan orang yang berbeda dengan standpoint yang kita miliki sehingga yang muncul adalah miskonsepsi. Misalnya, ada kecenderungan anggapan bahwa atheis sama dengan amoral, padahal penganut theistik semacam Muslim juga banyak yang melanggar moralitas-moralitas ketuhanan dan kemanusiaan. Thus, ada kebutuhan mendesak untuk memperkuat keberagaman kita dengan pengkultivasian kesadaran lintas-kultur dan multi-agama, semata-mata demi membentuk umat yang empatif dan peka, bukan umat pemarah yang baperan. Dengan demikian semoga suatu saat kita bisa sama-sama menertawai ketidaktahuan dan kesoktahuan kita sebagai manusia, terutama dalam hal beragama, di negara yang overdosis agama sehingga seolah-olah dirinya sendiri adalah agama.

Irfan L. Sarhindi

Pengasuh Salamul Falah

Associate Researcher Akar Rumput Strategic Consulting

Alumni Sekolah Kebudayaan dan Kemanusiaan Ahmad Syafii Maarif

Sumber gambar: https://www.voaindonesia.com/a/nu-dan-icjr-kecam-vonis-18-bulan-penjara-terhadap-perempuan-yang-keluhkan-azan-/4540210.html

Post a Comments
blog comments powered by Disqus