Teropong Ajaib (Menjelang) Pemilu 2019

Comments 330 Views Views


Teropong Ajaib (Menjelang) Pemilu 2019

*) Analisa politik ex post facto sampai dengan forum diskusi #ILCKoruptorNyaleg

Polisi adalah penjahat berseragam, ialah perumpamaan yang kerap terdengar oleh kita, yang berarti bahwa untuk menjadi polisi ulung (baik) setidaknya harus mampu berfantasi seolah-olah seperti “si jahat”.

Menjelang pemilihan umum serempak tahun 2019, kosakata “baik” dan “jahat” menjadi ramai diperbincangkan masyarakat, terutama di kalangan warganet; setelah penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden oleh dua kubu koalisi partai pada pertengahan bulan Agustus lalu. 

Lain hal dengan kelompok pemilih milenial, kelompok ini lebih menyukai istilah lesser evil of two evils. Dari situ nampak bahwa spektrum wacana menyambut pesta demokrasi mendatang akan diisi oleh kriteria ideal pemimpin masyarakat dan negara; dengan membuat demarkasi yang secara implisit meyeleksikan para kandidat yang layak mengisi pos-pos kekuasan.

Pertama-tama, sedikit disayangkan jika dentuman gagasan tersebut harus lagi-lagi bersumber dari kesadaran elit poltik kita. Padahal sejauh yang kita ingat, gaung perubahan sejak negara-bangsa ini merintis kemerdekaannya selalu bermula dari kesadaran kelas terpelajar kita. Sebut saja Budi Utomo, Proklamasi Kemerdekaan, sampai dengan reformasi 1998; yang pada waktu sekarang ini menjelma sebagai agents of change. Kondisi yang sedemikian itu membuat kita tak luput bertanya-tanya mungkinkah terjadi perubahan natur masyarakat politik kita, setelah 30 tahun dibungkam serta 20 tahun ber-reformasi ria tanpa kepastian.

Frekuensi atau gelombang narasi baik dan jahat akhirnya berlabuh sementara pada polemik Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 14 dan 20 tahun 2018, tentang pencalonan anggota legislatif (DPD, DPR, dan DPRD). Pokok masalahnya adalah ketentuan tidak pernah terpidana kasus korupsi, pelecehan seksual terhadap anak, dan penyalahgunaan narkotika.

Inisiatif KPU sebagai penyelenggara pemilu pantas untuk diapresiasi sebagai langkah preventif berdasarkan asas kemanfaatannya, akan tetapi toh masih ada riak penolakan terhadap pen-(t)etap-an tersebut, termasuk diantaranya diskursus yang dibawa ke muka umum lewat siaran langsung Indonesia Lawyers Club (ILC) TVOne, Selasa 4 September 2018.

Kemasyarakatan dan Filsafat Berbangsa

Sebelum melangkah pada pembahasan yang belum sepenuhnya terurai dalam diskusi para pakar hukum ILC, khususnya dalam perspektif filsafat dan politik; ada baiknya penulis membawa pembaca kembali pada ilustrasi yang dituliskan di paragraf awal, yaitu tentang polisi ulung—sebab sudah menjadi tugas polisi untuk menangkap penjahat.

Secara etimologi, polisi merupakan serapan kata yang diambil dari bahasa Latin, politia, yang berarti kemasyarakatan atau segala urusan tentang masyarakat sipil. Oleh karena itu, polisi diberikan spesialisasi lingkup tugas yang berkutat pada pengaturan, penjagaan, pengawalan, pembinaan, pemeliharaan ketertiban, pelindungan, pengidentifikasian tindak kriminal, dan pelayanan masyarakat, dsb; sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002. 
Itulah sebabnya institusi ini harus didukung lebih ekstra untuk bernalar dua-tiga langkah lebih depan daripada “penjahat”; pun sembari diingatkan kembali batas tupoksinya. (Baca juga: Kompas.com, Polri: Kalau Mau Gerakan Sosial, Jangan Memprovokasi)

Hakikat pranata umum penjaga ketertiban di atas agaknya asing dipahami oleh kebanyakan masyarakat, sebab di Republik ini kepolisian seakan-akan menjadi instrumen pelengkap kekuasaan; akan tetapi pandangan tersebut tak lagi cocok bagi sebagian kecil kelompok milenial, yang sejak reformasi telah menikmati film-film produksi Hollywood secara bebas.

Salah satunya Walking Tall (2004)—film remake dari judul yang sama tahun 1973—yang diperankan oleh Dwayne Johnson atau lebih dikenal sebagai The Rock. Di dalam film tersebut, The Rock berperan sebagai Chris Vaughn, warga sipil yang memutuskan untuk menjadi sheriff—meskipun di Amerika Serikat sendiri ada beragam definisi untuk membedakan juga menyamakan sheriff dan/atau polisi, tergantung hukum yang berlaku di setiap negara bagian—karena prihatin akan tingkat kriminalitas di kampung halamannya.

Ada pula film lainnya yang menjadi inspirasi kaum milenial, yaitu Catch Me If You Can (2005); sebuah film biografi drama kriminal yang diangkat dari kisah nyata seorang Frank Abagnale Junior. Abagnale memulai jalan hidupnya dengan menipu di antero dunia sejak usia 21 tahun, yaitu membuat cek rekening palsu, berpura-pura menjadi pilot, serta memalsukan identitas keprofesiannya demi melamar kekasihnya. Di kehidupan nyata, ia pun akhirnya tertangkap, divonis, sampai akhirnya bebas. Kini ia mengisi posisi konsultan sekaligus dosen bidang keamanan, di kantor Biro Investigasi Federal Amerika Serikat.

Serupa tapi tak sama. Polisi ulung di negeri kita setidaknya cukup hanya dengan diajak berfantasi (kira-kira begitu -pen), sementara Abagnale pernah belajar dari pengalamannya. Melalui kisah inspiratif Abagnale, kita dapat menarik tesis bahwa sifat manusia tidaklah selamanya permanen. Sadar atau belum, setiap insan akan selalu berdinamika dalam pikiran, perkataan, serta di lingkup pekerjaannya. Sebagaimana tersiar dalam filsafat timur tradisi Zen; proses kesadaran manusia bukanlah rumusan konseptual yang melulu terkristal seperti batu es di dalam freezer, dan tidak juga dapat dicairkan oleh bahasa, melainkan dengan menjemurnya di bawah terik matahari.

Kesimpulan itu sama miripnya dengan pernyataan Prof. Irman Putra Sidin di penghujung acara ILC, mengenai konsep filsafat yang tertulis di dalam pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Itu artinya, konstitusi yang sejak dibuat 73 tahun silam sudah merangkul berbagai ajaran-ajaran dunia sehingga mampu memproyeksikan keadaan masa kini dan yang akan datang.

Perspektif Politik: Bahasa dan Relasi Kekuasaan

Dalam ilmu politik modern terdapat subdisiplin ilmu yang lebih spesifik membahas serangkaian pendekatan (kampanye) politik, yaitu komunikasi politik; akan tetapi ia hampir tidak mumpuni digunakan pada situasi demokrasi saat ini.

Survei yang dilakukan Pusat Penelitian Politik LIPI baru-baru ini menemukan bahwa sistem demokrasi diterima secara positif oleh 73 persen responden ahli. Di lain sisi, tingkat ketidakpercayaan publik terhadap partai politik sebagai pilar demokrasi, masih berada di nomor terwahid daripada parpol pilihan publik. Kepincangan sosio-politik tersebut makin teramini dengan temuan tingkat partisipasi publik terhadap kebijakan yang masih buruk, yaitu sebesar 56 persen.

Oleh sebab itu, kewarasan publik terhadap model komunikasi politik yang ditunggangi elit politik dewasa ini mesti dibarengi dengan usaha-usaha pencaharian makna yang bisa digali lebih, dalam kondisi di bawah kesadaran, yaitu bahasa.

Melalui siaran diskusi ILC tersebut misalnya, penginderaan penonton hanya dapat menangkap bagaimana formasi duduk para narasumber yang seakan-akan beroposan; bahkan menduga-duga suatu “kekompakan” beberapa narasumber menggunakan atasan batik di hari yang tak lazim batik digunakan.

Perspektif komunikasi politik memang dapat mengejawantahkan hal-hal teknis bagaimana politik diimplementasikan, di antaranya mengungkap bahwa forum ILC sebagai salah satu dari sekian banyak forum agenda setting, dramatisasi isu politik oleh aktor/narasumber, serta pengadaan simbol "pakaian batik"; namun ia nyaris stagnan—berhenti pada dugaan subjektif—tepat di situ bila tidak mengenal bahasa (verbal).

Lain halnya dengan konsep bahasa yang diteorisasikan oleh Jacques Lacan. Lacan menyatakan bahwa subjek (manusia) terbentuk oleh gelanggang bahasanya, oleh sebab itu subjek—dalam pembayangan pengamat—yang terikat, mustahil untuk melampaui batas lingkar tempurungnya. Di garis bayangan itulah banyak orang yang akan merasa terkecoh dengan simbol-simbol, dramatisasi, dan ritus politik seadanya. Hal ini tentu sangat rawan bagi kebebasan demokrasi kita mendatang, sebab penghayatan publik terhadap persona politik lebih kentara daripada pengetahuan akan kompleksitas hirarki kekuasaan.

Di samping itu, ada satu poin yang tak sempat dicantumkan pada PKPU dan diskusi ILC sekalipun disebut-sebut mengedepankan asas kemanfaatan dan keadilan, yaitu soal mantan terpidana teroris.

Analisis ex post facto pun mesti berhati-hati merangkai kejadian demi kejadian yang sudah berlangsung beberapa hari, minggu, bahkan dasawarsa sebelumnya. Realitas saat ini disebabkan oleh sistem demokrasi yang kadung neoliberal, seolah-olah bebas justru pincang pada variabel lainnya (baca: ambang batas presidensial). Di sisi lain, sebagian besar masyarakat masih merem-melek dengan fenomena komunikasi politik. Pendalang kawakan Sudjiwotedjo bahkan berani menyatir, “rakyat sudah cerdas…”. Itulah sebabnya diksi baik dan jahat muncul, bukan untuk menyisihkan melainkan memanfaatkan refleksi peradaban masyarakat Negara Republik Indonesia.

Mau dibawa kemana perasaan kita?

Post a Comments
blog comments powered by Disqus