Sengkarut Permasalahan Impor Garam, Perlukah Dibenahi?

Comments 58 Views Views


Sengkarut Permasalahan Impor Garam, Perlukah Dibenahi?

SIPerubahan - Belum lama ini problematika impor garam semakin mengemuka setelah pemerintah menetapkan PP No. 9 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengendalian Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman sebagai bahan baku dan bahan penolong industri.

Selain untuk melaksanakan amanat UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, PP 9/2018 tersebut untuk melegitimasi penerbitan izin impor komoditas pergaraman sebagai bahan baku dan bahan penolong industri oleh menteri perdagangan pada bulan Januari 2018 lalu.

Penerbitan PP 9/2018 tidak hanya menimbulkan persoalan ekonomi, mengingat sengkarut lonjakan impor garam untuk memenuhi permintaan garam industri dalam negeri pada satu sisi, dan sesak nafasnya produksi garam petani dalam negeri pada sisi yang lain.

Secara hukum, penerbitan PP 9/2018 juga menjadi preseden buruk bagi penataan perundang-undangan, serta bagi tata kelola pemerintahan yang baik. Sebelumnya, 4 Januari 2018 lalu kementerian perdagangan telah menerbitkan izin impor garam industri sebanyak 2,37 juta ton kepada 21 perusahaan (Dirjen Perdagangan Luar Negeri).

Sengkarut Garam Nasional

Pasca diterbitkannya PP 9/2018, rekomendasi impor komoditas perikanan dan komoditas pergaraman sebagai bahan baku dan bahan penolong industri beralih kepada menteri Kementerian Perindustrian. PP 9/2018 menganulir UU 7/2016 yang memberi kewenangan kepada menteri kelautan dan perikanan untuk merekomendasikan impor komoditas perikanan dan pergaraman.

Berawal dari sanalah hingga membuat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan berkomentar. Luhut menyebut Menteri Perindustrian (Menperin) Airlangga Hartarto merupakan yang paling mengetahui urusan impor garam. Pernyataan ini disampaikan terkait dengan kebijakan pemenuhan garam untuk industri dengan impor tidak lagi memerlukan rekomendasi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

“(Garam industri) nggak ada masalah. Yang paling ngerti soal garam industri di Indonesia adalah Menteri Perindustrian,” sebut Luhut.

Sambil memastikan Indonesia tidak pernah kekurangan pasokan garam konsumsi, Luhut menyatakan pada masa berikutnya impor garam industri akan dikendalikan melalui pengembangan industri garam lokal.

Kemenko Kemaritiman, menurut Luhut, telah secara bertahap mengembangkan industri garam dengan membangun sejumlah pabrik garam di Nusa Tenggara Timur sehingga pada 2021 sudah tak lagi mengimpor garam, ketika swasembada garam sudah bisa dicapai Indonesia.

"Garam industri ini kita kontrol impornya sampai nanti 2021. Setelah itu, mestinya tidak akan ada impor lagi karena sekarang sedang pembangunan industri garam," ujar Luhut kembali.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto mengkritik langkah pemerintah yang berencana membuka keran impor garam menyusul adanya kelangkaan garam yang terjadi saat ini.

"Kebijakan pada garam kali ini adalah kebijakan yang paling tidak bagus selama ini dan ini akibatnya adalah akibat yang paling jelek yang kita alami selama kita ada di Indonesia ini," tutur Agus di Gedung DPR RI Senayan Jakarta.

Agus juga menyayangkan kebijakan itu justru membuat banyak pabrik garam tutup. Tapi ia memahami bahwa impor garam merupakan solusi kelangkaan garam. Namun, hal itu tak bisa terus menerus dilakukan.

Di kesempatan yang sama, Agus meminta agar pemerintah memikirkan langkah antisipasi dan penanggulangan masalah kelangkaan garam ini. Termasuk menegur menteri-menteri terkait.

Terpisah, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unnul Purwadi menjelaskan, kebijakan pemerintah memberikan izin masuknya tenaga kerja asing ke Indonesia menunjukkan bahwa pemerintah sedang tidak percaya diri atas kemampuan sumber daya manusia (SDM) bangsa sendiri.

Apalagi kondisi ketenagakerjaan kita yang masih memiliki banyak pekerjaan rumah. Jumlah angkatan kerja yang menganggur masih tinggi, mencapai tujuh juta orang (data BPS Kaltim). Tingkat partisipasi angkatan kerja melonjak mencapai 69,02 persen dari 68,06 persen pada Februari 2016.

Ada tiga ukuran yang dapat mengonfirmasi kondisi tersebut. Pertama, tenaga kerja berpendidikan rendah masih mendominasi, yaitu mencapai 60,39 persen. Kedua, tenaga kerja informal juga masih mendominasi sebesar 58,35 persen. Ketiga, persentase pekerja penuh waktu justru turun dari posisi 69,89 persen pada Februari 2016 menjadi 69,86 persen pada Februari 2017. Sementara porsi pekerja paruh waktu meningkat menjadi 30,14 persen dari 30,11 persen.

Lanjut Purwadi, impor garam menjadi awal pembunuhan karakter ekonomi bangsa yang sangat tidak percaya diri. Kemudian kebijakan utang luar negeri yang tidak kunjung selesai dan tidak kunjung menurun dari sisi jumlah yang sudah di ambang batas kesehatan keuangan negara.

Evaluasi Struktural

Penerbitan izin impor komoditas pergaraman oleh Kementerian Perdagangan tidak disertai rekomendasi dari menteri terkait, bahkan penerbitannya mendahului PP 9/2018 yang diundangkan pada 15 Maret 2018. Tindakan Kemendag tersebut menyalahi UU 7/2016 yang berlaku dan mengharuskan penerbitan izin impor komoditas garam berdasarkan rekomendasi dari menteri KKP.

Selain menyalahi UU 7/2016, tindakan tersebut juga bertentangan dengan asas legalitas dalam hukum administrasi negara. Asas legalitas menentukan, bahwa penyelenggaraan administrasi pemerintahan wajib mengedepankan dasar hukum dari sebuah keputusan dan/atau tindakan yang dibuat oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan.

Sementara PP 9/2018 yang diterbitkan belakangan justru melegitimasi penerbitan izin impor garam industri oleh Kemendag yang sudah terlebih dahulu dilakukan. Dalam jangka panjang, tindakan ini dapat menjadi preseden buruk, karena tindakan pemerintah yang keliru dapat dengan mudah dilegitimasi dengan peraturan yang lebih tinggi dan muncul belakangan.

Bahkan, PP 9/2018 cenderung memberi kelonggaran terhadap kebijakan impor. Padahal, ketentuan pengendalian impor di arahkan untuk meningkatkan daya saing produk ekspor Indonesia, meningkatkan dan memperluas akses pasar di luar negeri, dan meningkatkan kemampuan eksportir dan importir sehingga menjadi pelaku usaha yang andal.

Dalam jangka panjang, longgarnya kebijakan impor ini dapat menimbulkan ketergantungan terhadap luar negeri dan membunuh pelaku usaha dalam negeri. Padahal, pemerintah sendiri mempunyai kewenangan untuk membatasi impor dengan alasan untuk membangun, mempercepat, dan melindungi industri tertentu di dalam negeri, dan atau menjaga neraca pembayaran dan atau neraca perdagangan.

Jika kebijakan ini dinilai merugikan kepentingan nasional, PP 9/2018 dapat diuji materi terhadap UU 7/2016, UU 3/2014, dan UU 7/2014 ke Mahkamah Agung (MA), karena sangat potensial bertentangan.

Sementara untuk perizinan yang diterbitkan menteri perdagangan dapat digugat ke PTUN berdasarkan UU 30/2014, karena ada potensi bertentangan dengan asas legalitas dalam hukum administrasi negara.

Atas sengkarut impor garam ini, pemerintah sepatutnya harus melakukan evaluasi yang serius terhadap tata kelola pemerintahan terutama di dalam internal kementerian dan meninjau ulang regulasi yang mengatur urusan pengendalian impor ini.

 

Post a Comments
blog comments powered by Disqus