Agama Memiskinkan, Memiskinkan Agama II


Agama Memiskinkan, Memiskinkan Agama II

Pada tulisan pertama, saya telah mencoba mengidentifikasi kemungkinan bahwa bukan hanya kemiskinan yang dapat membuat seseorang menjadi religius, tetapi (pemahaman akan) religiuistas itu sendiri dapat memiskinkan. Dalam upaya tersebut saya telah menawarkan itikad pendekonstruksian nilai-nilai moral yang dipegang-teguh dalam Islam. Tentu semua itu bukan satu-satunya persoalan. Persoalan lain akan saya coba artikulasikan di sini.

Pertama, persoalan idealisme. Kadang, ada sebagian Muslim yang tidak mau menjadi kaya karena ia tidak mau ‘mengotori’ tangannya untuk mendapatkan kekayaan tersebut. Ada hal-hal praktis dalam bisnis dan/atau pekerjaan yang bagi dia tidak sejalan dengan ideal-ideal muamalah yang ia pahami dan yakini—terlepas dari apakah kita setuju ataukah tidak dengan ideal tersebut. Misalnya, ada musisi yang tidak mau bermain musik lagi walaupun dia berisiko kehilangan pemasukan besar karena ia merasa ‘rezeki’ dari bermusik itu menciderai ideal Islam yang ia yakini.

Proses ‘syariah-isasi’ yang terjadi di Indonesia juga sebetulnya mencerminkan keresahan sebagian umat Islam yang merasa praktek muamalah mereka tidak sesuai dengan ideal Islam yang mereka yakini. Utamanya, misalnya, menyoal riba. Membuat rezeki mereka dibayang-bayangi ke-syubhat-an dan ke-haram-an. Padahal, ideal akhlak muamalah adalah memastikan semuanya halalan thayyiban, disertai ridho bir ridho (mutual consent). Sehingga bank disyariah-kan, perumahan disyariah-kan, pegadaian disyariah-kan, bahkan perda disyariah-kan. Walau memang, terma ‘syariah’ juga kadang problematik karena ia, dalam beberapa hal, terkesan ‘cuma ganti istilah’. Selain itu, ia juga cenderung diterjemahkan secara sempit sehingga mempersempit ruang-gerak muamalah Muslim.

Skenario lainnya, ketika seorang Muslim memutuskan untuk menabrak ideal-ideal itu dan merasa oke dengan yang syubhat dan/atau haram, maka ketika dia kaya, dia mungkin kehilangan sentuhan dan urgensi menjadi religius. Sebaliknya, ketika demi menjaga ideal Islam dia menjadi miskin, maka bisa jadi kemiskinan tersebut meningkatkan religiusitasnya karena ia tahu bahwa kemiskinannya adalah pengorbanan yang ia lakukan untuk mencapai keridhoan-Nya. Ia merasa menjadi Ismail yang rela disembelih, Ibrahim yang rela mengurbankan permata hati. Walau tentu kasusnya tidak selalu seperti itu: manusia makhluk dinamis, impuls yang sama tidak selalu direspon secara seragam.

Kedua, persoalan ketimpangan ekonomi. Jika merujuk pada hasil riset Frederich Solt, Philip Habel, dan Tobin Grant (2011) pada jurnal Social Science Quarterly, religiusitas bisa didorong oleh ketimpangan ekonomi. Dan ia bisa muncul di semua tingkatan kemampuan ekonomi masyarakat. Narasinya begini: orang-orang kaya menjadi religius, kemudian menggunakan kekayaan dan kereligiusannya untuk mempengaruhi dan membentuk kereligiusan orang-orang miskin. Contoh konkret dari hipotesa ini juga  saya temukan di konteks tempat saya tinggal dan sayang sekali religiusitas yang dibentuk adalah religiusitas ala organisasi radikal semisal GARIS (Gerakan Reformis Islam).

Ketiga, pendidikan. Dalam hal ini, saya ingin berfokus pada pendidikan Islam di pesantren—sentra pendidikan Islam tertua di Indonesia. Dengan jumlah yang luar biasa besar, dengan kecenderungan mazhab yang beragam walau sebagian besar adalah NU kultural, pesantren kadang ‘terlalu’ fokus pada pengajaran apa yang diyakini sebagai ‘ilmu-ilmu agama’. Tidak semua pesantren membekali santri mereka untuk bisa berdikari secara ekonomi: baik itu sebagai petani, pedagang, atau bersaing di industri. Padahal kita tahu tidak semua lulusan pesantren memiliki kemampuan dan mendapat kepercayaan untuk menjadi kiai/ulama.

Beberapa di antara mereka ketika keluar dari pesantren dihadapkan pada jebakan pengangguran. Mereka tidak mampu bersaing karena mereka tidak punya ‘ijazah’ dan tidak punya keahlian. Tidak heran kemudian muncul terma ‘madesu’ (masa depan suram) bagi orang-orang yang mondok. Syukurlah sebagian pesantren mulai memperbaiki situasi tersebut, menyadari perubahan tantangan zaman. Sebagian mengintegrasikan pesantren dengan sekolah umum, sebagian memasukkan pendidikan vokasi ke dalam kurikulum, sebagian lagi melibatkan santrinya dalam kegiatan usaha yang dilakukan pesantren itu sendiri.

Keempat, masih berhubungan dengan poin di atas, adalah pendidikan kewirausahaan. Sekolah telah menjadi pabrik bagi pekerja. Pesantren menjadi pabrik untuk kiai. Tidak semua output diterima pasar dan memiliki bargaining position yang bagus. Sebagian produk mengalami ‘gagal-jual’. Itu sebabnya, pendidikan kewirausahaan diperlukan. Menumbuhkan jiwa bisnis dan kemandirian. Santri selain mengaji juga diajarkan untuk berdagang, berbisnis. Dengan semangat dan jiwa wirausaha inilah sesungguhnya ekonomi umat bisa lebih akseleratif diperkuat dan dikembangkan. Dan kita tahu bahwa penguatan ekonomi umat ini bisa menjadi salah satu solusi atas persoalan-persoalan keumatan hari ini termasuk buta-literasi dan radikalisme.

Karena, ketika ekonomi umat buruk, umat tidak akan mampu mengakses pendidikan yang baik. Mereka kehilangan kesempatan untuk menguasai-mengoptimalisasi teknologi, kehilangan kesempatan meningkatkan daya saing, memperburuk kualitas literasi. Taruhlah persoalan sosial-politik yang bisa muncul dari sana. Dalam konteks ekonomi, keterputusan akses terhadap pendidikan dapat menjadi point entry untuk kemiskinan dan pemiskinan struktural. Ketika perut lapar dan bingung makan apa, kita mungkin tidak punya kesempatan untuk mendiskusikan hal-hal filosofis tentang agama, tentang perbaikan keadaan, tentang kerja sosial, tentang keambrukan moral bangsa, tentang percepatan pembangunan ekonomi umat, tentang mengkontestasi kanon hukum kesepakatan ulama zaman dulu, dan seterusnya, dan sebagainya.

Paling banter kita hanya meng-agama-i agama kita sebatas ritual: dan kita menyebut diri kita religius dengan hanya bisa shalat lima waktu setiap hari, bahkan tanpa mengerti apa yang kita lakukan. Agama menjadi agama ritual, menjadi agama hafalan, menjadi obat penenang yang tidak terpahami dan tidak terdiskusikan substansinya. Pada akhirnya kemandegan—jika tidak kemunduran. Pada titk ekstrem lainnya, situasi ini mungkin juga membuat agama mudah dikomodifikasi, mudah dipolitisasi. Yang kurang terdidik, jadi pangsa pasar yang gampang ‘ditipu’. Yang punya kapital menjadi kaum kapitalis yang menaruh agama hanya sebagai komoditas. Dan selanjutnya kita berada di labirin ‘agama (yang) memiskinkan (yang kemudian) memiskinkan keberagamaan’ kita. Nauzubillahi min’ dzalik!

Irfan L. Sarhindi

Pengasuh Salamul Falah

Lulusan University College London

Associate Researcher Akar Rumput Strategic Consulting

Source gambar: http://civilita.com/jawa-barat-bangun-20-pesantren-wirausaha/

Post a Comments
blog comments powered by Disqus