Larangan Bercadar: Antara Liberty dan (Stigma) Radikalisasi


Larangan Bercadar: Antara Liberty dan (Stigma) Radikalisasi

Belakangan ini kita dihadapkan pada polemik larangan bercadar oleh rektorat UIN Sunan Kalijaga. Secara sederhana, larangan itu berisi kebijakan mengeluarkan mahasiswi yang ngeyel mengenakan cadar setelah tujuh kali diberi penyuluhan. Konselingnya sendiri diisi oleh dosen dari lintas disiplin keilmuan. Tujuannya, sebagaimana diklaim oleh Yudian Wahyudi, Rektor UIN Sunan Kalijaga, adalah untuk meminimalisir penyebaran radikalisme dan fundamentalisme Islam.

Apa memang sebetulnya kaitan antara cadar dengan radikalisme? Begini, tren penguatan radikalisme seiring sejalan dengan penguatan konservativisme beragama di Indonesia. Penguatan tersebut, dalam satu dan lain hal, ditandai oleh formalisme ajaran, yang (terlalu?) menekankan pada penggunaan simbol-simbol yang dianggap Islami. Penggunaan simbol-simbol tersebut kemudian menjadi penanda, signature, dan pembeda. Bahwa seseorang telah hijrah dari kegelapan kepada cahaya, telah meninggalkan masa lalunya yang penuh dosa menuju sirot al-mustaqiim.

Sayangnya, simbol-simbol yang dianggap Islami itu seringkali ‘Arab-centris’. Mulai dari jubah, gamis, turban, hingga warna peci. Ketika ramai pilgub DKI, misalnya, ada ajakan yang viral untuk mengganti peci hitam dengan peci putih karena katanya, peci hitam sudah dipakai oleh ‘kafir’. Padahal, mereka lupa bahwa (warna) peci dan turban yang dipakai Nabi itu ‘sama persis’ dengan yang dipakai Abu Lahab dan Abu Jahal. Nabi mereformasi masyarakat Arab bukan dengan menyuruh mereka ‘ganti pakaian’ tetapi sikap hidup. Walau memang ada beberapa kebijakan Nabi yang menegaskan pada simbol-simbol penampilan seperti: anjuran memanjangkan jenggot dan memangkas kumis.

Terlepas dari hal tersebut, formalisme beragama ini (yang sudah diprediksi oleh almagfurlah Gus Dur) kemudian memunculkan tren-tren semisal celana cingkrang, niqab atau cadar, bahkan komersialisasi kerudung syar’i versus non-syar’i, hijab halal versus haram. Belum lagi tren Arabisasi perkataan, panggilan, dan istilah-istilah. Maraklah diskursus hijrah, akhi-antum-antuna, syafakillah versus get well soon, dan yang semisalnya. Menjadi tren-lah memanah, berkuda, berenang, hingga poligami dan menikah muda. 

Akibatnya, muncullah stigma dan stereotype bahwa mereka yang bercelana cingkrang (apalagi jenggotan dan ada tanda-hitam di jidatnya) pasti adalah pengikut Salafi Wahabi yang (jika tidak) radikal (maka ultra-konservatif). Padahal, kita tahu situasinya tidak selalu seperti itu. Begitu pula dalam hal penggunaan niqab atau cadar. Ia sering ditafsirkan sebagai ‘pintu masuk’ konservativisme dan radikalisme beragama. Singkatnya, penafsiran cadar dan celana cingkrang sebagai ciri Muslim ultra-konservatif atau radikal itu mirip dengan penafsiran qunut sebagai pembeda NU dan Muhammadiyah.

Di sisi lain, pelbagai temuan menunjukkan bahwa kampus sering menjadi hotbed bagi tumbuhnya ideologi Islamis-fundamentalis. Dalam satu dan lain kasus, objek sasaran indoktrinisasi ini adalah mahasiswa jurusan sains yang tidak punya dasar pemahaman Islam yang cukup yang kemudian manut saja apapun yang disampaikan ustaznya. Skema hijrah diarahkan untuk berupa lompatan ekstrim dari titik A ke titik B dengan penekanan pada perubahan, salah satunya, gaya berpakaian dan berbicara, yang akhirnya juga berdampak pada perubahan lingkungan pergaulan.

Berangkat dari itulah, saya kira, rektorat UIN Sunan Kalijaga meyakini bahwa pelarangan penggunaan cadar dapat menjadi alternatif yang tepat guna mencegah  penyebaran paham radikalisme di lingkungan kampusnya. Apalagi, UIN—dalam tulisan-tulisan Azyumardi Azra—sering disituasikan sebagai lembaga  pendidikan Islam yang bertanggungjawab atas penyebaran ide-ide liberasi, emansipasi, demokrasi, serta kontekstualisasi Islam. Mungkin, mereka takut kecolongan.

Tetapi kemudian, kebijakan preventif itu dianggap sebagai bentuk oversimplifikasi persoalan. Yang mempertanyakan bahkan bukan cuma kalangan Islam Politik tetapi juga bahkan dari kalangan Islam Kultural—baik modernis maupun tradisional. Ketua MUI, Kiai Maruf Amin mempertanyakan ‘dalil’, Muhammadiyah protes, Kementerian Agama mengklaim akan meninjau-ulang. PWNU Jogjakarta memilih untuk melihat persoalan ini sebagai ikhtiar ijtihad otoritas UIN Sunan Kalijaga walau kemudian pendapat ini dianggap sebagai bentuk dukungan. Kebijakan ini dianggap oversimplifikasi karena bercadar tidak selalu berarti mengikuti paham radikalisme; tidak selalu berarti eksklusivitas pergaulan dan pemahaman. Dengan kata lain: kebijakan ini justru memperlihatkan paranoia berlebihan.

Kebijakan ini juga dianggap sebagai bentuk diskriminasi. Pencideraan atas hak-hak manusia untuk mengenakan apapun yang mereka inginkan; untuk menjadi apapun yang mereka maui. Hak untuk berkhidmat pada pemikiran apapun yang dirasa paling sesuai sepanjang itu tidak menciderai kemaslahatan umum (maslahah al-ummah). Ia adalah pencideraan atas liberty sebagai bagian-inti dari independensi manusia. Bahkan secara khusus, pelarangan cadar ini adalah bentuk pelanggaran atas liberty kaum perempuan yang telah ‘dijajah pria sejak dulu’.

Apalagi, beberapa hari sebelumnya, sekira 1.500-an orang mengikuti Aksi Women’s March 2018 dalam rangka memperingati hari perempuan internasional. Tidak hanya mereka mengkampanyekan kebebasan memilih bagi perempuan (baik dalam hal pakaian maupun soal pernikahan, pendidikan, karir, dan anak) tetapi juga proteksi bagi buruh migran, asisten rumah tangga, pekerja seks komersil, hingga korban pemerkosaan yang lebih sering disalahkan dan (kemudian) dipandang rendah. Itu sebabnya, yang protes soal larangan bercadar bukan hanya berasal dari kalangan (yang bercorak) Islam(is), tetapi juga bahkan dari lembaga (bercorak umum) semisal Komnas HAM dan Komnas Perempuan.

Dan di sanalah polemik itu berada, polemik bercadar. Di satu sisi ada kekhawatiran akan infilitrasi radikalisme, di sisi lain ada kemestian respek terhadap pilihan seseorang. Polemik yang membikin kalangan konservatif (yang haqqul yaqiin soal kewajiban menutup aurat yang karenanya mencibir sebagian ide-ide kalangan feminis) bersepakat, berdiri bahu ke bahu bersama para pejuang feminis. Dan saya tidak akan berbicara soal mana yang lebih sesuai, mana yang lebih tepat. Saya hanya ingin mengajukan sebuauh tesis bahwa sepertinya, menarik untuk menguji sejauh mana polemik ini akan mewarnai diskursus Islam di Indonesia esok hari. Akankah ini menjadi momentum untuk kemudian cadar terkonstruksi sebagai simbol ‘alamiah dan natural’ ketika kita berbicara Muslimah Indonesia? Sebagaimana mulai terkonstruksinya hijab syar’i yang membuat hijab ‘biasa’ terkesan non-syar’i?

Irfan L. Sarhindi

Pengasuh Salamul Falah

Lulusan University College London

Associate Researcher at Akar Rumput Strategic Consulting

Sumber gambar: https://nasional.tempo.co/read/1067185/muhammadiyah-menentang-larangan-cadar-di-kampus-uin-yogya

Post a Comments
blog comments powered by Disqus