Telisik Aturan Baru Tenaga Kerja Asing

Comments 116 Views Views


Telisik Aturan Baru Tenaga Kerja Asing

SIPerubahan – Presiden RI Joko Widodo resmi meneken aturan baru tentang penggunaan tenaga kerja asing (TKA) pada 26 Maret 2018.

Aturan yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 di satu sisi memberikan keleluasaan bagi tenaga kerja asing untuk bekerja lebih lama di Indonesia. Di sisi lain, juga menekankan pada fungsi asas manfaat berupa alih teknologi.

Dalam aturan itu, tenaga kerja asing tetap wajib mempunyai Visa Tinggal Terbatas (Vitas) untuk bekerja yang bisa menjadi dasar pemohonan Izin Tinggal Terbatas (Itas).

“Izin tinggal bagi tenaga kerja untuk pertama kali diberikan paling lama dua tahun, dan dapat diperpanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” bunyi pasal 21 ayat 3 dalam Perpres tersebut.

Sebagai fungsi pengawasan, aturan tersebut mewajibkan pemberi kerja tenaga kerja asing untuk memberikan rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA) yang dilaporkan kepada pemerintah. RPTKA ini sedikitnya mencakup alasan penggunaan, jabatan, jangka waktu, dan tenaga pendamping tenaga kerja asing. 

Berikutnya, data identitas tenaga kerja asing juga harus diungkap secara jelas, mulai dari nama hingga ijazah pendidikan. Selanjutnya, proses pengesahan RPTKA dijamin tidak berlarut-larut karena dalam aturan tersebut, pengesahan RPTKA diberikan paling lambat satu hari setelah permohonan berkas diterima secara lengkap. 

RPTKA ini tidak berlaku untuk pemegang saham yang menjabat direksi atau komisaris, pegawai diplomatik dan konsuler asing, dan tenaga kerja asing yang dibutuhkan oleh pemerintah.

Terkait tenaga pendamping tenaga kerja asing, dalam Perpres itu pemberi kerja tenaga kerja asing diwajibkan menyediakan tenaga pendamping yang berasal dari tenaga kerja Indonesia untuk setiap tenaga kerja asing kecuali jabatan direksi dan komisaris. Hal ini sebagai bagian dari pelatihan dan pendidikan bagi tenaga kerja lokal sekaligus tenaga kerja asing diberikan pelatihan dan pendidikan untuk berbahasa Indonesia.

“Penunjukan tenaga kerja Indonesia sebagai pendamping dilaksanakan untuk alih teknologi dan alih keahlian,” bunyi Pasal 27.

Dalam aturan ini juga menegaskan sanksi yang diatur sesuai peraturan perundangan-undangan di bidang keimigrasian. Sanksi diberikan terhadap pelanggaran terhadap aturan, termasuk memberikan keterangan tidak benar dalam proses pengajuan tenaga kerja asing.

Aturan ini resmi berlaku dalam tiga bulan ke depan sejak diundangkan. Dengan demikian, aturan ini berlaku sekitar bulan Juli 2018. (Foto: Presiden Jokowi/ Kompas). 
 

Post a Comments
blog comments powered by Disqus