Buya Syafii Maarif Soroti Pejabat dan DPR Tak Paham Masalah Bangsa

Comments 116 Views Views


Buya Syafii Maarif Soroti Pejabat dan DPR Tak Paham Masalah Bangsa

SIPerubahan - Kemerdekaan Indonesia yang sudah berusia 73 tahun masih banyak menyisakan permasalahan bagi bangsa ini. Tak terkecuali dalam menerapkan sila kelima Pancasila yakni "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". Sila ini seringkali menjadi dilema ketika melihat kenyataan yang ada di negeri ini. Khususnya dengan banyaknya ketimpangan sosial yang terjadi.

Hal itu sebagaimana disampaikan oleh Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Buya Syafii Maarif saat menjadi pemateri dalam Kuliah Pakar, yang digelar Program Doktor Politik Islam-Ilmu Politik, Megister Ilmu Pemerintahan, Megister Hubungan Internasional dan Ahmad SyafiI Maarif (ASM) School of Political Thought and Humanity Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).

Kuliah pakar yang digelar pada Senin (09/04/2018) kemarin di Ruang Sidang Direktur Pascasarjana UMY ini, membahas tentang permasalahan sosial yang ada di Tanah Air. Selain Buya Syafii Maarif, hadir pula Apolo Safano Rektor Universitas Cendrawasih Papua sebagai pembicara.

Buya menyoroti masih adanya pejabat di Indonesia baik menteri maupun anggota DPR yang tak paham permasalahan sosial bangsa. Padahal persoalan ketimpangan ekonomi dan persoalan sosial lainnya masih menghantui masyarakat.

"Tidak banyak menteri, (anggota) DPR dan politisi yang paham dengan kondisi ini. Pembangunan yang tidak merata menyebabkan ketimpangan pada daerah yang berada jauh dari hingar-bingar cepatnya perputaran ekonomi," kata Syafii seperti dalam keterangan tertulis dari humas Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Senin (09/04/2018).

"Sebagai contoh, Papua menjadi daerah yang menduduki peringkat pertama tingkat kemiskinan. Sedangkan DKI Jakarta menempati posisi paling buncit," katanya lagi.

Sementara itu, Rektor Universitas Cendrawasih Apolo Safano melanjutkan, langkah pemerintah mengatasi ketimpangan sosial ekonomi dengan bantuan dana desa saja tidak cukup. Menurutnya, rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) menyebabkan bantuan tersebut kurang maksimal.

"Di sana (Papua), begitu dapat dana kampung dari pemerintah, pejabat kampung langsung pergi. Alasannya pergi ke kota untuk beli keperluan desa, tapi satu tahun tidak balik-balik, sehingga dana itu tidak dapat dirasakan oleh rakyatnya," jelas Apolo.

Kemudian sifat konsumtif warga Papua, masih dari penuturan Apolo, menyebabkan dana yang diberikan pemerintah cepat habis. Karena itu, lanjut Apolo, ketimbang pemerintah menelurkan kebijakan yang kurang pas lebih baik pejabatnya mengambil kebijakan yang berpedoman dari Pancasila. (Sumber: UMY).

Post a Comments
blog comments powered by Disqus