Saling Lapor KPU dan PKPI

Comments 26 Views Views


Saling Lapor KPU dan PKPI

SIPerubahan - Sekretaris Jenderal Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Imam Anshori Saleh mengungkapkan, partai akan mendatangi Polda Metro Jaya untuk melaporkan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Imam menyebutkan rencana laporan itu atas dasar ucapan Komisioner KPU yang berencana melaporkan hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) karena memenangkan gugatan PKPI ke Komisi Yudisial (KY).

Dan, juga atas wacana KPU lainnya, yang berencana melakukan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung, yang dapat berimplikasi terhadap batalnya keikutsertaan PKPI beserta calon legislatifnya dalam Pemilu 2019 mendatang.

"Kaitannya dengan ucapan menyangkut akan melaporkan ke KY dan mengajukan PK dan sebagainya. Ada kata-kata yang seolah-olah melakukan pressure (tekanan) kepada PKPI, jadi nanti kalau dilaporkan, ada konsekuensi hukumnya calon-calon bisa batal dan sebagainya, ini kan mempressure," ujar Imam, Senin (16/04/2018).

Menurut Imam, rencana KPU itu meresahkan kader partainya. Karena, seolah persoalan PKPI untuk menjadi partai peserta pemilu 2019 belum tuntas. Padahal, menurut ia, putusan PTUN telah final serta mengikat.

"Ini meresahkan kader PKPI di daerah, karena seolah-olah persoalan PKPI belum tuntas, belum final, ini yang akan dilaporkan. Di mana itu aturannya PK itu, tidak ada itu, final and banding," jelasnya.

Hal senada diungkapkan oleh Ketua Dewan Perwakilan Nasional PKPI, Teddy Gusnaidi. Teddy mengungkapkan, pernyataan KPU terkait PKPI sangat merugikan dan seolah menakut-nakuti kadernya yang ingin maju sebagai caleg.

"Dampak dari pernyataan ini sangat-sangat merugikan PKPI. KPU terindikasi kuat sedang menakut-nakuti orang untuk menjadi caleg dari PKPI. Unsur menakut-nakuti itu diperkuat dengan pernyataan KPU bahwa kalau sampai PK dikabulkan, maka pencalonan legislatif dibatalkan juga," ungkap Teddy.

Teddy juga merasa rencana-rencana yang dilontarkan oleh komisioner KPU merupakan upaya penggembosan partainya dan sama halnya dengan kampanye hitam. Karena itu, PKPI pun berencana untuk menindaklanjuti berbagai ucapan komisioner KPU terkait rencana hukum lanjutan pasca putusan PTUN.

"Tentu saja KPU sudah melakukan upaya mengembosi PKPI dengan mepublikasikan ke publik yang membuat orang berhitung ulang untuk menjadi caleg PKPI. Tentu saja ini bagian dari black campaign (kampanye hitam), seolah-olah kemenangan PKPI ini tidak murni," jelasnya lagi.

Diberitakan sebelumnya, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) memutuskan menerima gugatan PKPI dan meminta KPU untuk mencabut Surat Keputusan KPU RI Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019.

Dalam SK tersebut ditetapkan PKPI tidak memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019. Bawaslu sempat memperkuat putusan itu namun PKPI mengajukan gugatan ke PTUN, hingga diputuskan berhak mengikuti Pemilu 2019.

Putusan itu berujung akan dilaporkanya hakum PTUN karena dinilai KPU telah melangggar kode etik.

Post a Comments
blog comments powered by Disqus