20 Tahun Reformasi, Apa yang Sudah Kita Lakukan?

Comments 128 Views Views


20 Tahun Reformasi,  Apa yang Sudah Kita Lakukan?

SIPerubahan - Besok Senin (21/05/2018), Indonesia telah menjalani 20 tahun kehidupan pemerintahan yang baru setelah reformasi. Gerbang kehidupan baru sistem ketatanegaraan, pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat telah dimulai sejak tanggal 21 Mei 1998 silam.

Hal tersebut terjadi dengan berakhirnya sistem pemerintahan Orde Baru yang ditandai dengan mundurnya Presiden Soeharto. Reformasi Indonesia menjadi salah satu upaya yang dilakukan negara ini menuju kehidupan yang dicita-citakan rakyat.

Berbagai pergolakan yang terjadi menjadi salah satu bukti kerja keras bangsa Indonesia untuk merevitalisasi semua sistem menuju kehidupan masyarakat yang lebih baik serta demokratis.

Karena itu, peringatan 20 Tahun reformasi kali ini, seharusnya menjadi momen bagi segala segmen masyarakat untuk membenahi pola berpikir yang sesuai dengan bangsa, sehingga hukum, sosial, politik, ekonomi dan lingkungan akan berjalan secara seimbang.

Aksi Penolakan 14 Menteri

Menelisik ke belakang soal kejatuhan rezim Orba pada 20 tahun lalu tidak bisa dilepaskan dari aksi penolakan 14 menteri terhadap rencana Presiden Soeharto yang terjadi pada 20 Mei 1998.

Saat itu, 14 menteri di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri Ginandjar Kartasasmita menolak masuk ke dalam Komite Reformasi atau Kabinet Reformasi hasil reshuffle. Padahal, perombakan kabinet atau Komite Reformasi diyakini sebagai salah satu cara Soeharto untuk "menyelamatkan diri" atas tuntutan mundur terhadapnya, seiring tuntutan reformasi yang semakin besar.

Saat itu, kondisi politik dan ekonomi memang tidak menguntungkan Soeharto, terutama pasca Tragedi Trisakti pada 12 Mei 1998 dan kerusuhan bernuansa rasial pada 13-15 Mei 1998. Para mahasiswa yang melakukan aksi demonstrasi juga sudah menguasai gedung DPR/MPR sejak 18 Mei 1998. Mereka menuntut dilaksanakannya Sidang Istimewa MPR dengan agenda pencopotan Soeharto.

Pemerintahan Pasca Reformasi

Kemudian, apakah tuntutan reformasi sudah terjawab saat ini? Tentu ada banyak faktor untuk bisa menjawab tersebut. Namun, jika mengikuti lima rezim pemerintahan pascareformasi, setidaknya bisa diinventarisasi sejauh mana tuntutan reformasi terpenuhi.

Di era pemerintahan BJ Habibie (21 Mei 1998-20 Oktober 1999), misalnya, sebagian besar energi terkuras untuk membuka pintu-pintu demokrasi yang selama 32 tahun lebih ”ditutup” rezim Orba. Di era ini, paket Undang-Undang politik direvisi, seperti UU Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik, UU No 3/1999 tentang Pemilu, serta UU No 4/1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD.

Perubahan undang-undang berimbas pada perubahan sistem kepartaian di Indonesia yang kembali mengarah ke multipartai setelah sepanjang pemerintahan Orba ”dipaksa” memilih tiga partai politik hasil fusi.

Jadi tak heran kemudian Pemilu 1999 yang disiapkan lebih kurang hanya satu tahun diikuti 48 partai politik. Banyak pihak menyebut pemilu ini paling demokratis setelah Pemilu 1955. Selain itu, di rezim pemerintahan Habibie pula pintu demokrasi dibuka untuk insan pers, salah satunya dengan penghapusan surat izin usaha penerbitan pers (SIUPP).

Kebijakan ini menjadi simbol kebebasan pers, kekuatan keempat demokrasi. Terlepas kekurangan dari pemerintahan ini, termasuk soal lepasnya Timor Timur dari Indonesia setelah referendum dilakukan, pemerintahan Habibie sukses membuka pintu keran demokrasi pasca-gerakan reformasi. Namun, penolakan MPR terhadap pertanggungjawaban Habibie membuatnya mengundurkan diri dari bursa pencalonan presiden 1999.

Di periode pemerintahan selanjutnya, transisi penguatan demokrasi dan ekonomi jadi tantangan. Ini terjadi di era Abdurrahman Wahid (20 Oktober 1999-23 Juli 2001) dan Megawati Soekarnoputri (23 Juli 2001-20 Oktober 2004).

Gus Dur lebih menguatkan iklim demokrasi yang baru terbuka dengan penguatan pluralisme. Sejumlah kebijakannya, seperti menetapkan Khonghucu sebagai agama resmi yang diakui negara, kemudian penetapan Imlek sebagai hari libur nasional, adalah potret komitmen pemerintahan Gus Dur terhadap pluralitas dan kebinekaan. Namun, Gus Dur gagal menyelesaikan pemerintahannya karena MPR memberhentikannya setelah Gus Dur mengeluarkan dekrit yang salah satunya berisi pembekuan MPR/DPR.

Sementara, Megawati yang menggantikan Gus Dur pun tak mudah melanjutkan estafet pemerintahan. Kondisi perekonomian jadi tantangan di periode Megawati (23 Juli 2001-20 Oktober 2004). Meski demikian, di era inilah demokrasi elektoral menemukan momentumnya. Salah satu hasil amendemen keempat UUD 1945 merupakan mekanisme pemilihan presiden secara langsung. Di era ini juga lahir Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai amanah Undang-Undang dalam pemberantasan korupsi.

Pemilihan presiden langsung semakin menguatkan fenomena demokrasi elektoral, terutama praktik pemilihan langsung kepala daerah. Hal ini mulai terjadi di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2014). Demokrasi elektoral pun menguat di daerah. Fenomena menguatnya demokrasi elektoral terjadi sampai periode pemerintahan Joko Widodo.

 Warna-Warni Reformasi di Kehidupan Saat Ini

Sudah 20 tahun reformasi berjalan. Banyak warna-warni kehidupan yang melengkapi sejarah perjalanan bangsa Indonesia. Jika kita bertanya sudahkah ada perubahan dari zaman dulu, reformasi hingga saat ini? Jawabannya tentu sudah.

Terdapat beberapa perubahan mendasar yang terjadi setelah masa reformasi. Seperti, amandemen UUD 1945, munculnya lembaga baru contohnya Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial, penyelenggaraan Pemilu seperti Pilkada, penyelenggaraan otonomi daerah dan sebagainya.

Secara konkrit, mungkin belum bisa dirasakan dan dilihat secara nyata hasil dari reformasi di tengah kehidupan masyarakat. Masih banyak kemiskinan, ketidakadilan sosial, ketidakadilan hukum, dan berbagai macam fenomena negatif yang memang nyata dapat kita lihat. Praktek korupsi, serangan teror bom, pelecehan seksual dan penyimpangan yang lain semua itu adalah berita ‘makanan’ masyarakat sehari-hari.

Namun memang itulah fakta konkrit yang terjadi. Tak dapat dipungkiri, masalah-masalah tersebut menjadi masalah klasik yang tak kunjung reda dan hilang dalam kehidupan bangsa Indonesia. Melihat semua fenomena dan permasalahan tersebut, itulah salah satu tugas dan tanggung jawab kita semua sebagai warga negara.

Tak hanya lembaga suprastruktur politik, lembaga infrastruktur politik serta semua rakyat harus saling bersinergi. Memberantas dan menangani masalah-masalah tersebut bukanlah upaya yang mudah.

Nilai-nilai Pancasila, cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia sesuai Pembukaan UUD 1945 harus menjadi landasan idealis kita dalam menjalankan kehidupan sehari-hari.

Dari semua keluh kesah, kekecewaan terhadap fenomena yang ada dalam negeri ini, marilah sejenak berpikir dan merenung. Kita tetap harus mengontrol dan mengawasi jalannya pemerintahan. Kita boleh mengritik, memberi pendapat ataupaun berkeluh kesah. Namun, sejenak marilah kita berpikir untuk mengatasi semua permasalahan ini.

Apakah yang sudah bisa kuberikan? Apakah yang sudah kulakukan untuk negeri selama ini? Seberapa besarkah yang sudah kuberikan? Seberapa besarkah wujud rasa nasionalismeku? Seberapa besarkah kontribusiku?. Kamu lah yang bisa menjawab semua pertanyaan itu. Mari kita bangun Indonesia menjadi lebih baik.

Post a Comments
blog comments powered by Disqus