Mengubah Pendekatan Terhadap Papua

Comments 144 Views Views


Mengubah Pendekatan Terhadap Papua

Operasi militer adalah sebuah istilah yang sangat lekat dengan grievances atau keluh-kesah orang Papua dalam kehidupannya sebagai bagian dari Indonesia. Munculnya korban yang tidak bisa terhindarkan (collateral damage) dari operasi-operasi intelijen dan keamanan (intelkam) lewat operasi militer terutama dalam konteks gerilya vs anti-gerilya seperti yang terjadi di Papua telah memberikan ‘amunisi’ bagi para pegiat, pendukung dan simpatisan Organisasi Papua Merdeka atau OPM untuk terus mengkampanyekan issue-issue pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang terjadi di Papua dan berakhir pada aksi-aksi advokasi menuntut pemisahan diri Papua dari Indonesia. Tanggal 1 Desember 2017 yang lalu misalnya aksi advokasi menuntut Papua Merdeka dari Indonesia masih dilakukan oleh pegiat, pendukung dan simpatisan OPM di Vanuatu.

Grievances ini bisa dimengerti. Dr. Benny Giyai, seorang rohaniwan dan intelektual Papua pernah mengungkapkan bahwa pengalaman orang Papua yang hidup dalam situasi operasi militer penciptakan pengalaman pahit yang tidak akan pernah bisa dilupakan karena dalam konteks ini, orang Papua diperlakukan sebagai objek dari operasi militer. Pendekatan intelkam dengan mengedepankan operasi militer untuk memberantas OPM sekaligus menciptakan rasa aman dan meningkatkan kesejahteraan di Papua menjadi kontraproduktif dan malah mendatangkan kesengsaraan dan sakit hati orang Papua, yang kemudian dimanfaatkan oleh OPM untuk terus menerus menuntut perhatian dunia international dan mengadvokasi pemisahan Papua dari Indonesia.

Kalau pendekatan intelkam yang repressive dan berpotensi menimbulkan collateral damage yang tinggi masih menjadi pilihan pemerintahan-pemerintahan sebelumnya, ada yang berubah dalam pendekatan intelkam terhadap Papua di jaman pemerintahan Jokowi dan ini sesuai dengan itikad baik beliau untuk membangun Papua.

Ada dua simbol penting yang menunjukkan perubahan fundamental pendekatan intelkam dalam kebijakan pemerintahan Presiden Jokowi terhadap Papua.

Yang pertama adalah beliau menciptakan situasi bahwa tidak ada yang disembunyikan di Papua dengan membuka akses bagi siapapun yang ingin mengunjungi Papua, khususnya wartawan asing. Dalam pernyataan Presiden Jokowi pada bulan Mei 2015, beliau mengumumkan dan sekaligus menjelaskan bahwa wartawan asing diperbolehkan dan bebas datang ke Papua, sama seperti di wilayah lain. Jokowi mengatakan bahwa “kita harus berpikir positif dan percaya atas segala hal”.

Yang kedua adalah beliau ingin membangun kembali kepercayaan antara orang Papua dengan pemerintah dengan menjadikan orang Papua sebagai subjek dalam pembangunan di Papua dengan langsung berkunjung ke Papua. Dalam 3 tahun pemerintahannya, Presiden Jokowi sudah berkunjung sedikitnya 6 kali ke berbagai lokasi di Papua, termasuk ke daerah yang sebelumnya dicap sebagai salah satu basis OPM yaitu di Wamena. Bukan hanya frekwensi mengunjungi Papua yang melebihi presiden-presiden sebelumnya, Jokowi juga merupakan satu-satunya presiden yang menghabiskan waktu terbanyak di Papua.

Dari dua simbol positif yang dilakukan oleh Presiden Jokowi di atas, ada beberapa hal yang bisa dilihat dari sudut pandang intelijen dan keamanan.

Yang pertama adalah bahwa Presiden Jokowi sebagai user dalam proses kegiatan intelijen meyakini betul produk kajian  dan analisa yang dilakukan oleh penyelenggara intelijen negara, khususnya badan intelijen negara (BIN) tentang bentuk dan sifat ancaman (threats) di Papua. Sebagaimana sesuai dengan UU No. 17/2011 tentang intelijen negara, BIN merupakan alat negara yang menyelenggarakan fungsi intelijen dalam negeri dan luar negeri, yaitu penyelidikan, pengamanan dan penggalangan, yang tujuannya adalah mendeteksi, mengidentifikasi, menilai, menganalisis, menafsirkan, dan menyajikan Intelijen dalam rangka memberikan peringatan dini untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan bentuk dan sifat ancaman yang potensial dan nyata terhadap keselamatan dan eksistensi bangsa dan negara serta peluang yang ada bagi kepentingan dan keamanan nasional.

Yang kedua adalah bahwa penyelenggara intelijen negara, khususnya badan intelijen negara telah melaksanakan fungsinya dengan baik dengan mencari, menemukan, mengumpulkan, dan mengolah informasi menjadi Intelijen, serta menyajikannya sebagai bahan masukan untuk perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan. Ini merupakan garis demarkasi yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi untuk menunjukkan bahwa penyelengara intelijen negara dalam pemerintahan Presiden Jokowi berasaskan profesionalitas, objektifitas dan integritas dengan berkiblat kepada kepentingan dan keamanan nasional, dan bukan sebagai alat untuk melanggengkan kekuasaan atau alat represi dan intimidasi sebagaimana pengalaman masa lalu di Papua.

Yang ketiga adalah kembalinya penyelenggara intelijen negara ke hakikatnya sebagai “the quite professionals” yang mengedepankan operasi-operasi tertutup (covert) dibanding operasi-operasi terbuka (overt) sebagaimana yang dilakukan pada masa lalu. Hal ini dibarengi dengan pendekatan policing kepada potensi-potensi gangguan yang dilakukan oleh pegiat, pendukung dan simpatisan OPM. Belajar dari masa lalu, pendekatan keamanan yang militeristik yang dilakukan di Papua itu menjadi kontraproduktif terhadap tujuan dari operasi-operasi tersebut.

Yang keempat adalah bahwa Presiden Jokowi ingin menunjukkan bahwa dia adalah pemegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, angkatan laut dan angkatan udara, sesuai amanat UUD 1945. Sebagai Panglima Tertinggi, Jokowi telah menunjukkan otoritas beliau dalam merubah pendekatan intelkam di Papua dari pendekatan military-centrist kepada pendekatan policing. Dengan menegaskan posisi beliau sebagai panglima tertinggi dimaksud, Jokowi sudah meningkatkan rasa percaya orang Papua terhadap pemerintah.   

Pada akhirnya, Presiden Jokowi sudah memperlihatkan garis demarkasi antara kebijakan beliau tentang Papua dengan kebijakan dan pendekatan yang dilakukan oleh pemerintahan-pemerintahan sebelumnya di masa lalu. Ketegasan Presiden Jokowi untuk Papua telah menunjukkan itikad baik dan tulus beliau untuk memenangi hearts and minds orang Papua.

Apa yang sedang dilakukan oleh Jokowi mungkin belum akan bisa dilihat dampaknya saat ini, tetapi disaat kepercayaan itu semakin menguat, apa yang dilakukan oleh beliau sekarang, akan meraih hasil yang positif di tahun-tahun mendatang. Seperti tertulis dalam alkitab: Camkanlah ini: Orang yang menabur sedikit, akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak, akan menuai banyak juga.

 

Alto Labetubun, ST, MIS.

Penerima Beasiswa Australian Development Scholarship 2007; Lulusan Master of international Studies dengan spesialisasi Peace and Conflict Resolution dari University of Queensland, Australia; Seorang analis konflik dan konsultan keamanan yang sudah 8 tahun bekerja di berbagai negara konflik di TImur Tengah dan Afrika Utara dan sekarang tinggal di Iraq

Post a Comments
blog comments powered by Disqus