Vulnerabilitas Pertahanan Indonesia Terhadap Ancaman Pertahanan di Abad 21

Comments 420 Views Views


Vulnerabilitas Pertahanan Indonesia Terhadap Ancaman Pertahanan di Abad 21

Indonesia menganut sistem pertahanan yang dikenal dengan Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta atau SISHANKAMRATA sesuai amanat UUD 1945. UU 34 tahun 2004 tentan TNI menjelaskan lebih lanjut bahwa sishankamrata adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, berkesinambungan, dan berkelanjutan untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Republik Indonesia, dan melindungi keselamatan segenap bangsa dari setiap ancaman. Ancaman yang dimaksud adalah setiap upaya dan kegiatan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai mengancam atau membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman bisa berbentuk ancaman militer dilakukan oleh militer suatu negara kepada negara lain, dan/atau ancaman yang datang dari gerakan kekuatan bersenjata yaitu gerakan sekelompok warga negara suatu negara yang bertindak melawan pemerintahan yang sah dengan melakukan perlawanan bersenjata. Dalam usaha pertahanan dan keamanan negara ini, yang menjadi kekuatan utama sistem pertahanan dan keamanan negara dalam menghadapi ancaman, menurut UUD 1945, adalah TNI dan Polri.

Tugas pokok TNI ebagai kekuatan utama sistem pertahanan negara adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Hal ini dilakukan baik disaat perang lewat operasi militer untuk perang, maupun operasi militer selain perang. Ini adalah sebuah tugas pokok yang tidak gampang karena konteks Indonesia yang cukup kompleks dalam arena geopolitik regional dan global.

Sebagai negara kepulauan dengan jumlah pulau sekitar 16,000, Indonesia adalah negara dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia. Menurut data Badan Informasi Geospasial, garis pantai Indonesia mencapai 99,000 kilometer, jauh melebih negara-negara yang dikategorikan sebagai global powers. Indonesia juga memiliki penyebaran kandungan sumber daya alam yang merata di hampir semua pulau besar, maupun kecil. Dilain pihak, Indonesia dikelilingi oleh negara-negara yang melakukan force projection demi mengasersi posisi globalnya, baik lewat pembentukan defense agreement maupun pembentukkan dan pengerahan kekuatan militer di luar negaranya. Hal ini termasuk negara-negara tetangga yang semakin maju dalam memperkuat alat utama sistem senjatanya (Alutsista). Seperti contoh, Indonesia dikelilingi oleh negara tetangga Australia, Malaysia, Selandia Baru, Singapura dan Inggris lewat perjanjian kerjasama militer mereka yaitu Five Power Defense Agreement dimana serangan kepada satu negara diartikan sebagai serangan kepada semua anggota FPDA di atas. Hal ini mirip dengan artikel 5 yang dimiliki oleh NATO dimana serangan kepada salah satu angota NATO dianggap sebagai serangan kepada seluruh anggota NATO. Lebih dari itu, telah terjadi pergeseran strategi perang konvensional di era perang modern dimana penguasaan udara (Air dominance and Air Superiority) yang dibarengi dengan blokade laut telah menjadi strategi awal penguasaan sebuah wilayah. Pergerakan pasukan darat hanya dibutuhkan apabila satu daerah ingin dikuasai dan dipertahankan (capture and hold). Hal inipun dilakukan dengan membangun kekuatan yang sudah ada di daerah bersangkutan (proxies).

Kondisi ancaman di atas membuat Indonesia memiliki banyak celah yang mampu dieksploitasi oleh pihak-pihak yang ingin mengancam kedaulatan Indonesia. Dengan demikian maka sesuai dengan tugas pokoknya maka postur TNI diharuskan untuk mampu mengantisipasi vulnerabilitas yang bisa meningkatkan resiko ancaman terhadap kedaulatan Indonesia. Saat melihat akan postur TNI menghadapi ancaman dimaksud, kelihatan bahwa postur TNI sekarang tidak mencerminkan postur yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan menutup vulnerabilitas yang ada karena konteks Indonesia yang kompleks di atas. Hal ini bisa dilihat dalam statistic dan pembanding berikut:

Yang pertama adalah persentasi essential force yang tidak seimbang dan kontras dengan karakteristik Indonesia sebagai negara kepulauan. TNI Angkatan Darat (AD) memiliki lebih dari 270,000 personil sedangkan TNI Angkatan Laut (AL) memiliki sekitar 70,000 personil dan TNI Angkatan Udara (AU) yang hanya sekitar 28,000 personil. Itu artinya masih adanya persepsi bahwa bertahan (di darat) adalah strategi yang paling baik. Padahal pola dan trend perang di Abad ke-21 sudah bergeser jauh dari mempergunakan kekuatan infantry sebagai ujung tombak, ke serangan-serangan dengan mempergunakan kekuatan dan dominansi udara (Air Power and Dominance) yang dibarengi dengan pengerahan kekuatan-kekuatan tempur darat untuk merebut dan menguasai (capture and hold) setelah seluruh kekuatan musuh sudah dihancurkan lewat dominansi kekuatan udara.

Yang kedua adalah ketidak seimbangan pergelaran pasukan yang mampu menjaga kedaulatan teritori Indonesia secara maksimal karena terlalu Java-Sentris. TNI AD misalnya menempatkan semua kekuatan terpusatnya, yaitu Komando Cadangan Strategis (Kostrad) dan Komando Pasukan Khusus (Kopassus) di pulau Jawa. TNI AL menempatkan Komando Armada Barat dan Komando Armada Timur di Pulau Jawa. Selain itu, kekuatan komando utama Korps Marinir yang terdiri dari Pasukan Marinir 1 dan Pasukan Marinir 2 juga berpusat di pulau Jawa. Kondisi ini agak sedikit berbeda dengan TNI AU dimana penyebaran komando utamanya yaitu Komando Operasi AU I dan Komando Operasi AU II yang terletak di pulau jawa dan di pulau Sulawesi. Disamping itu, penyebaran pasukan khususnya (Korps Pasukan Khas) yang juga tersebar di Pulau Jawa, Sumatera dan Sulawesi. Penyebaran pasukan yang terlalu Java-Sentris ini sangat tidak menguntungkan dan menjadi vulnerabilitas yang pastinya akan dieksploitasi oleh pihak musuh. “Blokade Jawa” akan sangat mungkin dilakukan oleh musuh dengan kekuatan force projection yang kuat yang dibarengi dengan operasi-operasi intelijen untuk menggembosi separatism di pulau-pulau lain di Indonesia maka dengan mudah kedaulatan negara bisa digoyang. Ibarat putting all eggs in one basket, apabila Pulau Jawa diblokade dan diganggu, maka musuh akan dengan gampang bisa mempreteli pulau-pulau lain di Indonesia.

Untuk mengantisipasi perubahan ancaman pertahanan di Abad 21 maka dibutuhkan perubahan paradigma pertahanan Indonesia dari paradigma konvensional yang mengedepankan kekuatan darat, ke paradigma modern yang mengutamakan kekuatan udara dan laut, sesuai dengan konteks Indonesia sebagai negara kepulauan. Hal ini sudah tepat dilakukan oleh Presiden Jokowi selaku Panglima Tertinggi dengan melantik Marsekal Hadi Tjahjanto selaku Panglima TNI. Secara gradual tentunya diperlukan langkah-langkah taktis untuk memperkuat kekuatan TNI AU dan TNI AL sehingga menjadi dominan di negara maritime ini.

Seperti kata Winston Churchill di House of Commons tanggal 14 March 1933: Not to have an adequate air force in the present state of the world is to compromise the foundations of national freedom and independence.

             

Alto Labetubun, ST, MIS.

Penerima Beasiswa Australian Development Scholarship 2007; Lulusan Master of international Studies dengan spesialisasi Peace and Conflict Resolution dari University of Queensland, Australia; Seorang analis konflik dan konsultan keamanan yang sudah 9 tahun bekerja di berbagai negara konflik di Timur Tengah dan Afrika Utara dan sekarang tinggal di Iraq

Post a Comments
blog comments powered by Disqus