Pakar HTN: Capres Petahana Tak Perlu Cuti Kampanye

Comments 64 Views Views


Pakar HTN: Capres Petahana Tak Perlu Cuti Kampanye

SIPerubahan – Perihal penyusunan peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait dengan cuti kampanye dalam pemilihan presiden (pilpres) 2019 dan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2018 mendatang, pakar hukum tata negara Dr Margarito Kamis menyatakan, calon presiden petahana tidak perlu cuti kampanye. Namun hal itu berbeda dengan calon kepala daerah petahana yang harus cuti selama kampanye.

Margarito mengungkapkan, pertama proses pengajuan cuti diajukan kepada pejabat yang lebih tinggi. Sementara, presiden merupakan pejabat yang paling tinggi, tidak ada lagi pejabat yang lebih tinggi di atasnya. Terhadap siapa cuti presiden diajukan, tentu menjadi rancu jika cuti diajukan kepada bawahannya, seperti Mensesneg.

Namun, berbeda dengan presiden, kepala daerah yang cuti diajukan kepada pejabat yang lebih tinggi, bupati/wakil bupati kepada gubernur, gubernur kepada Mendagri. Di mana pejabat-pejabat yang lebih tinggi ini yang memberikan izin cuti. “Kalau cuti kemudian terjadi apa-apa dengan negara ini siapa yang mengendalikan,” tutur Margarito di Kantor Metro TV Jakarta, belum lama ini.

Margarito melanjutkan, posisi kepala daerah yang cuti kampanye itu akan diisi oleh pelaksana tugas (Plt), yang ditunjuk oleh instansi atasannya, yang selanjutnya pelaksana tugas tersebut akan melaksanakan tugas-tugas kepala daerah.

Menurut pria kelahiran Maluku ini, kedudukan presiden tidak boleh seperti itu. Tugas-tugas presiden tidak boleh digantikan oleh wakil presiden, kecuali atas persetujuan presiden sendiri. Seperti, presiden melakukan lawatan ke luar negeri. Presiden bisa mencabut atau membatalkan apapun yang dilakukan wapres.

Dalam hubungan ini, kedudukan presiden tidak dapat digantikan dengan pelaksana tugas. Karena itu, selain tidak tepat menyangkut siapa yang akan menunjuk pelaksana tugas, sebab presiden merupakan jabatan eksekutif paling tinggi serta juga akan riskan bagi negara seandainya terjadi suatu kegentingan dan sebagainya.

“Jangan salah, wakil presiden tak boleh bikin apa-apa lho. Boleh saja telepon Kapolri, telepon Kapolda, suruh begini-suruh begitu tapi jangan salah itu bukan kewenangan konstitusional, jadi kewenangan konstitusional presiden itu sama sekali tak boleh dialihkan ke wakil presiden,” tuturnya menambahkan.

Kedua, kehidupan bernegara di semua tingkatan tidak boleh berhenti. Baik di hari kerja, hari libur maupun ketika masa kampanye. Maka posisi kepala daerah yang cuti posisinya digantikan oleh pelaksana tugas. Ini agar tugas-tugas pemerintah di daerah tidak berhenti.

Berbeda dengannya, kedudukan dan tugas-tugas presiden tidak bisa digantikan oleh siapapun, selama presiden tersebut masih menjabat. Terhadap pertanyaan publik bila capres petahana yang tidak cuti kampanye akan diuntungkan karena fasilitas negara yang melekat kepadanya, Margarito menyebut hal itu sebagai konsekuensi logis petahana.

Pertanyaannya bagaimana dengan perbandingan presiden cuti di hari libur Sabtu dan Minggu. Margarito juga tidak sependapat, karena negara tetap harus berjalan meskipun hari libur, dan tugas serta kedudukan presiden tidak bisa digantikan oleh siapapun. Sebagaimana diketahui saat ini KPU sedang menggodok peraturan tentang cuti kampanye dalam pemilu kepala daerah dan presiden.

Terkait rancangan peraturan KPU tersebut, masih dari penuturan Margarito, setidaknya ada dua arus besar pendapat menyangkut apakah capres petahana perlu cuti kampanye atau tidak. Pendapat pertama, mempertahankan aturan lama capres petahana tidak wajib cuti, seperti halnya dicontohkan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang hanya cuti kampanye pada hari Jumat, Sabtu dan Minggu. Sedangkan hari Senin, Selasa, Rabu dan Kamis tetap aktif.

Pendapat lainnya, capres petahana wajib cuti seperti halnya calon kepala daerah petahana. Pendapat ini sepertinya tidak akan diikuti oleh KPU, sebagaimana pendapat beberapa Komisioner KPU yang mengemuka di media massa.

Terakhir, Margarito menuturkan pendapat ketiga yang cukup menarik dan logis. Sangat baik bila KPU mempertimbangkan pendapat ketiga bahwa capres petahana tidak perlu cuti kampanye. Margarito berpendapat di hari Kamis ternyata menarik juga.

Cuti Presiden yang Terbaik

Terpisah, menurut Wakil Ketua DPR Agus Hermanto, jatah cuti bagi presiden petahana saat kampanye Pilpres 2019 akan menjadikan tugas serta kewajiban presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan tetap berjalan walaupun menghadapi masa kampanye.

Menurut Agus, hal ini pernah diterapkan saat Presiden RI sebelumnya, Susilo Bambang Yudhoyono juga mengambil jatah cuti saat mengikuti kampanye pilpres 2009.

"Cuti bagi presiden adalah yang terbaik agar dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya sehingga kehidupan berbangsa dan bernegara tidak terganggu," ujar Agus Hermanto di Kompleks Parlemen Jakarta, baru-baru ini.

Agus menerangkan, aturan wajib cuti bagi presiden yang ikut kampanye pilpres sudah diatur dalam UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) sehingga harus dipatuhi. Ia memberikan contoh, ketika SBY maju dalam Pilpres 2009. Saat itu SBy mengajukan cuti ketika akan berkampanye.

"SBY melaksanakan cuti ketika kampanye, misalnya, Senin-Kamis bertugas sebagai Presiden, namun Jumat-Minggu melaksanakan cuti dan itu bisa dilakukan karena dalam UU tidak mengatur kapan waktu pelaksanaan cuti," tambahnya.

Masih dari penjelasan Agus, selama presiden cuti kampanye, wakil presiden memiliki kewajiban menggantikan posisi presiden apabila ada halangan sehingga tugas dapat diselesaikan.

Diberitakan sebelumnya, komisioner KPU RI Wahyu Setiawan dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR pada Senin (02/04/2018) lalu, menjelaskan KPU akan membuat PKPU terkait cuti kampanye presiden dan wakil presiden yang ikut kampanye Pilpres 2019, keduanya wajib cuti di luar tanggungan negara.

"Presiden dan wakil presiden wajib cuti di luar tanggungan negara, dan tidak dilakukan bersamaan," kata Wahyu, di gedung DPR, Senayan Jakarta.

Wahyu mengatakan presiden dan wapres yang telah ditetapkan sebagai capres maupun cawapres, harus memperhatikan tugas kenegaraannya selama melakukan kampanye Pilpres 2019.

Post a Comments
blog comments powered by Disqus