Menjelang Pilkada, Calon Petahana Rawan Kriminalisasi


Menjelang Pilkada, Calon Petahana Rawan Kriminalisasi

Kontestasi pemilihan pepala daerah (Pilkada) 2018 sudah dimulai. Perang antar kandidat atau massa pendukung pun mulai terasa. Apalagi bagi petahana yang menjadi sasaran empuk lawan politiknya. Wajar, jika menjelang pilkada, petahana menjadi was-was, lantaran menjadi korban seret sana sini.

Budaya politik di Indonesia seperti sudah bisa diprediksi. Petahana berprestasi yang telah memiliki posisi kuat biasanya akan digerus oleh dua hal. Kalau bukan perbuatan melawan hukum, berarti akan dijerat dengan perbuatan asusila. Sudah banyak contoh kasus yang tak perlu disebutkan satu per satu.

Salah satunya tengah menimpa Wali Kota Makassar Moh. Ramdhan Pomanto. Wali kota dengan sapaan akrab Danny tengah dijerat dengan dugaan dua kasus korupsi, yakni dugaan korupsi dana Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan dugaan korupsi penanaman pohon ketapang kencana.

Danny pun langsung dimintai keterangan oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dit Reskrimsus) Polda Sulawesi Selatan. Demi menghormati proses hukum, Danny pun hadir memenuhi panggilan tersebut pada Selasa, 2 Januari 2018 sebagai saksi terkait terkait program Pengadaan Barang Persediaan Sanggar Kerajinan Lorong-lorong Kota Makassar pada Dinas Koperasi dan UKM Tahun Anggaran 2016. Sehari selanjutnya, Rabu, 3 Januari 2018, Danny hadir kembali sebagai saksi terkait proyek pekerjaan pemeliharaan taman dan jalur pada Dinas Pertamanan dan Kebersihan kota Makassar Tahun Anggaran (TA) 2016 pada proyek pengadaan pohon ketapang.

Namun, kedua kasus ini melahirkan kecurigaan besar, lantaran banyak kejanggalan yang terjadi. Dalam kasus dugaan korupsi penanaman pohon ketapang kencana, misalnya, pelapor kasus sudah lebih dahulu melaporkan kasus tersebut ke KPK. Faktanya, sampai saat ini laporan dugaan korupsi itu tidak ada. Padahal, ada kesepakatan tiga institusi hukum, yakni KPK, Kejaksaan Agung dan Polri yang menyepakati jika suatu perkara sudah ditangani lembaga yang lebih tinggi, suatu laporan tidak bisa lagi berproses di tingkat yang lebih rendah. Apalagi tidak ditemukan adanya kerugian negara dalam kasus ini.

Di sini, jelas terlihat upaya kriminalitasi berbau politis tengah terjadi. Terseretnya nama calon petahana dalam kasus korupsi memang marak terjadi dan digunakan sebagai alat politik oleh sebagian oknum. Karena memang, popularitas serta elektabilitas calon petahana menjadi kekhawatiran bagi kandidat lain yang juga ingin berkontestasi. Hal tersebut memberikan pendidikan politik yang buruk ke masyarakat.

Padahal, seharusnya pihak yang berwenang dalam penegakan tindak korupsi harus dapat bekerja sesuai dengan kapasitasnya dan tidak terpengaruh oleh isu-isu yang berhubungan dengan kepentingan politik. Seperti kata Professor Lauode Husein, pakar hukum Universitas Muslim Indonesia (UMI), yang mengatakan kekuasan politik tidak dapat mengintervensi penegakan hukum. Olehnya, polisi dituntut dan diharuskan bersikap netral dan bekerja profesional. Jika tidak, mereka akan jadi alat politik.

Di satu sisi, masyarakat juga sebaiknya menghindari hal-hal yang sifatnya provokatif, seperti membuat meme negatif di media sosial. Lebih baik menggunakan media sosial dengan bijak dan hindari konten-konten yang bersifat konflik dan provokatif. Karena masyarakat cerdas, adalah masyarakat yang tak tergerus informasi tanpa adanya klarifikasi

Post a Comments
blog comments powered by Disqus