Islam, Male-Dominated Religion, dan Emansipasi Wanita


Islam, Male-Dominated Religion, dan Emansipasi Wanita

Di antara pelbagai kritik, keberatan, atau asumsi yang kerap saya terima dalam diskusi-diskusi tidak formal tentang Islam adalah bahwa agama ini agamanya laki-laki. Agama di mana kaum laki-laki serba diuntungkan dan diistimewakan. Ambil contoh: ‘kebijakan Islam’ soal poligami, kisah tentang surga yang lebih banyak berbicara tentang bidadari cantik jelita perawan murni bagi laki-laki saleh, atau bahkan anggapan bahwa yang boleh memimpin dan jadi pemimpin hanya laki-laki. Perempuan dengan demikian, seolah-olah di-sub-ordinat-kan sejak dalam nilai, sistem, hingga tingkah-polah Muslim dalam membangun tatanan kemasyarakatan.

Apalagi, narasi Hawa sebagai ibunda kaum wanita seperti melegitimasi ‘nasib’ perempuan sebagai sub-ordinatif terhadap laki-laki. Adam diciptakan sebagai seorang individu dari saripati tanah, sedangkan Hawa diciptakan dari tulang-rusuk Adam sehingga seolah-olah Hawa bersifat ‘bagian’ kecil dari Adam, dan bukan sebagai individu setara dalam perjalanan kemanusiaan. Belum lagi, unsur partriarkal dalam budaya kita turut pula memposisikan perempuan sebagai subjek di ruang privat, di dapur, di rumah, di dalam ‘hareem’.

Perempuan diposisikan sebagai ‘pabrik anak’, tidak punya kapasitas berkata ‘tidak’, dan tidak memiliki hak suara atau hak politik apapun di dalam, misalnya, rumah tangga. Gejala itu diperkuat seiring mengerasnya ultra-konservativisme Islam di mana Islam ditafsirkan secara tekstual. Misal, dalam fiqh pernikahan, ‘bahasa’ yang disampaikan kepada perempuan adalah bahasa perintah dan larangan, sedangkan kepada laki-laki biasanya lebih banyak ‘kabar baik’ semisal izin beristri maksimal empat.

Bahkan ada yang meyakini bahwa suami boleh tahu isi ponsel istri tetapi tidak sebaliknya; suami boleh keluar tanpa izin istri tetapi tidak sebaliknya, suami boleh bilang tidak mau tetapi tidak sebaliknya. Singkat kata: pernikahan yang dianggap ‘Islami’ kadang berangkat pada asumsi superioritas laki-laki dan inferioritas perempuan. Seolah belum cukup, kalau pernikahan tidak harmonis atau terjadi KDRT atau suami selingkuh dengan ‘pelakor’, yang disalahkan lebih banyak perempuan. Perempuan dilemahkan tetapi dituntut lebih kuat ketimbang laki-laki.

Parahnya, kondisi tersebut kadang dianggap normal dan ‘sesuai’ dengan apa yang disebut sebagai kodrat perempuan. Bahwa Islam memang melegitimasi dan menjustifikasi pendomestifikasian perempuan sebagaimana tercermin dari pelemahan struktural posisi perempuan dalam keluarga. Alhasil, ide-ide revolusioner ihwal kesetaraan gender, secara mengejutkan, bahkan setelah berdekade lewat, masih dianggap menyalahi nilai-sitem Islam. Benarkah demikian?

Sejauh yang saya pahami, salah satu ide dasar Islam dalam mewujudkan rahmatan lil ‘alamiin dan menyempurnakan akhlak yang mulia, adalah liberasi dan emansipasi. Sebelum Islam datang, praktek perbudakan marak. Masyarakat meyakini hierarki sosial. Adalah Islam, melalui tangan Nabi Muhammad, yang menawarkan gagasan kesetaraan. Itu sebabnya Islam menjadi pelabuhan iman budak-budak yang nyaris kehilangan harapan, yang lemah dan dilemahkan. Mereka di-liberasi oleh Islam untuk kemudian mendapat kedudukan yang manusiawi di dalam komunitas Muslim.

Selain itu, Islam juga menawarkan emansipasi wanita, menawarkan misi kesetaraan gender. Dan itu bisa dilihat dari kenyataan hidup Nabi Muhammad sendiri. Nabi Muhammad ini, terlepas dari status beliau sebagai Kekasih Allah dan Nabi Terbesar, tidak Allah anugerahi anak laki-laki yang tumbuh dewasa. Semua anak lelaki Nabi meninggal saat masih kecil. Nabi hanya ditemani oleh empat anak perempuannya.

Pada saat itu, masyarakat meyakini bahwa memiliki anak perempuan adalah aib. Itu kenapa banyak bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup. Tindakan tersebut dianggap normal dan bermoral sama seperti kita minum kopi. Tetapi Nabi, di tengah gempuran nilai tersebut, memperlakukan keempat anak perempuannya dengan penuh kasih sayang, dengan penuh kebanggaan, membuat orang terheran-heran. Bagaimana bisa Muhammad tidak merasa risih, bagaimana bisa beliau tidak merasa malu dan terhina?

Melalui sikap, Nabi menunjukkan fitrah dasar perempuan sebagai setara dengan laki-laki. Sebagai individu yang harus dihormati, dilindungi, dan didengar suaranya. Terhadap Khadijah, misalnya, Nabi memposisikan istri pertamanya itu sebagai penasehat, sebagai partner setara. Terhadap istri-istrinya yang lain juga demikian: Nabi mendengarkan usulan Ummu Salamah di peristiwa Hudaibiyah, Nabi tidak melarang Zainab binti Jahsy melanjutkan karirnya sebagai perajin dan pebisnis, Nabi terbuka pada kritik ‘pedas’ Hafshah binti Umar bin Khattab, dan bahkan Aisyah jadi ‘juru bicara’ Nabi terkait pelbagai hadist. Dengan kata lain: istri dan putri Nabi terlibat aktif dalam peran-peran publik.  

Sehingga, untuk memahami poligami, misalnya, kita mesti melihat itu sebagai, pertama, cara Islam ‘memperketat’ sabuk pengaman masyarakat yang terbiasa beristri sangat banyak. Belum lagi aturan-main nikah dan talak sebagai bentuk proteksi agar perempuan tidak diobjektifikasi, agar mereka diperlakukan dengan respect. Atau fakta bahwa izin poligami hanya diberikan kepada mereka yang mampu adil. Tinggal berhitung sendiri, berinstrospeksi.

Itu sebabnya, perjuangan Kartini sebagai pribadi maupun sebagai gagasan dan simbol sebetulnya adalah perjuangan membumikan kembali salah satu nilai utama dalam Islam. Ia adalah perjuangan mewujudkan kembali apa yang sejak awal Nabi Muhammad wujudkan: respect dan kesetaraan. Bahwa itikad proteksi terhadap perempuan tidak boleh berujung atau dijadikan justifikasi domestifikasi; bahwa penekanan atas kewajiban perempuan harus dibarengi dengan dipenuhinya hak-hak mereka oleh kaum lelaki; bahwa keluarga mesti dibangun atas kesadaran kolektif yang demokratis, yang masing-masing pihak bersepakat mengambil peran konstruktif, demi terwujudnya kemaslahatan bersama.

Dan adalah betul bahwa kunci perjuangan itu terletak, salah satunya, pada pendidikan perempuan. Dan berkebalikan dengan anggapan bahwa perempuan ‘dianjurkan dalam Islam’ untuk tidak usah sekolah terlalu tinggi belajar terlalu dalam, kewajiban belajar dalam Islam sejak awal sesungguhnya tidak eksklusif pada gender tertentu. Ia berlaku untuk seluruh Muslim dengan harapan terbangunnya kesadaran kolektif di mana, sebagaimana diujarkan Cak Nun, kita tidak lagi melihat seseorang sebagai laki-laki atau perempuan tetapi sebagai, mula-mula, sesama manusia.  

Irfan L. Sarhindi,

Pengasuh Salamul Falah

Lulusan University College London

Associate Researcher di Akar Rumput Strategic Consulting

Post a Comments
blog comments powered by Disqus