Hooliganisme Berpolitik dalam Perang Tagar


Hooliganisme Berpolitik dalam Perang Tagar

Jika saya mengingat kembali hari ketika saya menyusup ke arak-arakan fans Chelsea sambil menyembunyikan jersey Manchester United yang saya kenakan di balik jaket supertebal, saya jadi ingat Ibu Susi Ferawati yang dipersekusi di CFD oleh oknum pendukung Tagar #2019GantiPresiden. Bukan karena saya juga dipersekusi, tetapi karena saya  mengerti betapa rentannya menjadi minoritas di tengah orang yang terjebak euforia dalam kerumunan; betapa besarnya potensi provokasi dan gesekan untuk terjadi.

Dalam kasus saya begini: secara personal, saya dan para fans Chelsea itu tidak punya masalah. Jika kami bertemu di suatu tempat lain dengan menanggalkan atribut fanatisme sepakbola kami, maka kami adalah dua orang manusia yang tidak merasa ada urgensi untuk saling sikut. Kami saling respect. Jikapun kami bertemu, face to face, di kedai selepas pertandingan misalnya, dengan tetap membawa serta atribut fanatisme itu sebagai bagian dari identitas, urgensi untuk saling sikut belum tentu akan ada. Lagian, untuk apa?

Tetapi begitu di kerumunan, dengan semua orang menyanyikan chants yang mengolok-olok Manchester United, dengan semua orang begitu besar gairahnya untuk menonton pertandingan, kehadiran seorang fans MU di tengah-tengah rombongan bisa dianggap sebagai tamu tak diundang. Yang lalu memantik (memprovokasi) kenginan untuk mempersekusi walaupun boleh jadi jauh di dalam hatinya, dia mengerti tindakan itu tidak perlu. Tapi ya kalau sudah bergerombol, ‘kan memukuli orang juga bisa terkesan ‘menyenangkan’.

Itulah kenapa ketika Ibu Susi Ferawati ada di tengah rombongan #2019GantiPresiden, dia dilecehkan secara verbal dan dipersekusi. Karena ya walaupun Ibu Susi tidak berniat memprovokasi, orang-orang dalam kerumunan itu seperti terpantik keinginan untuk memuaskan ego mereka sendiri dengan mempertontonkan ‘kekuatan’ mereka. Caranya, dengan merendahkan dan melemahkan yang ‘lemah’. Itu sebabnya pula ada yang menganggap bahwa keberadaan Ibu Susi di sana adalah framing untuk mempertontonkan (indikasi) ‘keburukan’ penyokong #2019GantiPresiden.

Ibu Susi dituduh playing victim. Sandiaga Uno ‘mengingatkan’ kemungkinan video persekusi tersebut sebagai hoax, Fadli Zon menganggapnya sebagai hal wajar yang tidak perlu dilebih-lebihkan. Sebagian kemudian menggunakan tragedi lain sebagai counter attack: dua orang meninggal dalam kegiatan pembagian sembako di Monas. Tetapi benar kata Mahfud MD, jikapun itu hanya framing, itu tidak membenarkan bahwa Ibu Susi berhak dipersekusi. PR-nya kemudian adalah: mengusut otak di balik framing tersebut (jika memang betulan framing) sekaligus mengusut tragedi di pembagian sembako: rasa berkeadilan harus dipenuhi tanpa unsur mau menang sendiri demi simpati masyarakat.

Thus, demikianlah kondisi ‘terbaru’ jual-beli serangan dalam Perang Tagar menuju pilpres 2019. Durasi pertandingan masih lama, kita masih bisa berasumsi serangan-serangan menegangkan lain akan muncul. Kita bisa meyakini bahwa para peracik strategi akan melancarkan strategi apapun demi memenangkan pertandingan: entah apakah itu sesuai koridor fairplay ataukah tidak. Wasit harus jeli dan tegas walau kemungkinan dia dianggap berat-sebelah dan dianggap ‘goblok’ juga besar karena rupanya, sebagaimana dalam sepak bola Indonesia, fanatisme sebagian dari kita dalam berpolitik juga sepertinya belum cukup dewasa.

Dan itu kenapa kita masih dekat dengan tradisi hooliganisme. Baru-baru ini pertandingan Arema versus Persib diciderai aksi penonton yang hooliganistik, merangsek masuk ke lapangan. Belum lagi rekam-jejak sejarah  di mana pemain bahkan sampai dilempari busnya, di mana perkelahian hingga memakan korban jiwa juga kerap terjadi. Wasit dipukul dan di-bully, sering. Bahkan pemain di tim kesayangan yang dianggap jelek juga bisa diolok-olok. Singkatnya: hasrat mengintimidasi dalam tradisi fanatisme sepak bola ternyata masih demikian kuat dan lekat.

Dan ekspresi hooliganistik itu dapat kita lihat pula dalam kontestasi politik hari ini. Apalagi ketika yang ‘bertarung’, secara dominan, hanya dua pihak. Seolah-olah untuk menjadi Indonesia, secara politik, kita hanya bisa didefinisikan sebagai, jika tidak pro-Jokowi, ya pro-Prabowo. Sayangnya lagi, sebagian mendefinisikan pro-Jokowi sebagai harus disertai benci Prabowo, begitupun sebaliknya. Parahnya lagi, fanatisme itu kadang demikian membabi-buta sehingga membuat seseorang merasa layak untuk mengata-ngatai yang berseberangan.

Oleh sebab narasi ‘Islam (dalam) Politik’ menjadi strategi utama dalam pertandingan politik kali ini, psywar yang muncul kemudian lekat dengan indikasi politisasi agama. Misal, ketika Pilgub Jakarta, kadar keislaman seseorang bahkan bisa diukur dengan apakah dia memilih Ahok atau tidak. Lalu sekarang, Amien Rais muncul dengan oversimplifikasi yang ngawur: Partai Allah dan Partai Setan. Partai Allah ia identikkan dengan partai penyokong koalisi ‘Bela Islam’, Partai Setan ia identiikan dengan yang mendukung pemerintahan yang dianggap anti-Islam dan Firaunistik.

Walau, kita tahu bahwa tidak ada satupun partai yang baik absolut sebagaimana tidak ada yang jelek absolut. Semuanya adalah, sebagaimana kata Mahfud MD, Partai Manusia yang memiliki ideal kesempurnaan yang baik tetapi dengan keterbatasan kemanusiaannya. Sehingga, tidak etis sebetulnya masjid dipolitisasi, dengan dalih demi ‘memenangkan (Partai) Allah’ walau secara ‘strategi politik’, upaya itu cukup menjanjikan kemenangan.

Jika berkaca pada pendekatan strategi sepak bola ala Jose Mourinho yang pragmatis, kemenangan seringkali lebih penting dibandingkan dengan ‘efek yang ditimbulkan terhadap para fans’. Mou tidak peduli apakah permainan MU membosankan ataukah tidak, yang penting menang. Selain itu, para pemangku kepentingan dalam industri sepak bola juga dengan senang hati mengobarkan kembali semangat rivalitas (memanaskan situasi) antar klub-klub tertentu demi naiknya margin keuntungan.

Yang jadi korban tetap adalah para penggemar. Karena kita tahu bahwa tidak semua fans telah cukup dewasa untuk mengerti bahwa semua ini hanya permainan—begitu pula politik. Tidak semua fans cukup dewasa untuk mengerti bahwa tagar apapun adalah hak konstitusional dan tidak perlu diwarnai aksi kekanak-kanakkan yang mendicerai kemanusiaan. Berpolitik tidak hanya perlu logic, tetapi juga kejembaran hati untuk tidak emosian, tidak sensian, tidak kagetan pada perbedaan. Fanatisme dalam berpolitik, singkatnya, perlu kedewasaan.

Irfan L. Sarhindi

Pengasuh Salamul Falah

Lulusan University College London

Associate Researcher Akar Rumput Strategic Consulting

Post a Comments
blog comments powered by Disqus